Wapres: Jangan Pakai Narasi Konflik dalam Komunikasikan Ajaran Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan agar forum kerukunan umat beragama (FKUB) tidak menggunakan narasi konflik dalam mengkomunikasikan ajaran agama masing-masing.

Ma'ruf menyampaikan itu saat memberikan keynote speech dalam rapat koordinasi nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2020 secara virtual, Selasa (3/11/2020). Menurut dia, FKUB harus menggunakan narasi kerukunan saat menyampaikan ajaran tersebut.

"Ini termasuk dengan senantiasa menggunakan narasi-narasi kerukunan dalam mengkomunikasikan masing-masing ajaran agamanya, bukan dengan narasi konflik," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, penting bagi FKUB untuk terus menyebarkan moderasi beragama. Hal itu guna mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat.

"Terutama di kalangan umat sehingga dapat mencegah konflik dan radikalisme beragama dalam kerangka kerukunan umat beragama," kata dia.

Apalagi, kata Ma'ruf, dibentuknya FKUB tak lepas dari terjadinya konflik atau ketegangan antarumat beragama beberapa dekade lalu.

Konflik tersebut umumnya dipicu oleh pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, perebutan aset ekonomi, kontestasi politik, dan lain sebagainya.

"Sedangkan ketegangan atau konflik internal umat beragama, umumnya dipicu pemahaman agama menyimpang, yang dalam beberapa kasus telah melahirkan radikalisme atau ekstremisme keagamaan," kata dia.

Oleh karena itu, narasi-narasi konflik tersebut agar tidak dibangun dalam mengkomunikasikan ajaran agama.

Selain itu, Ma'ruf juga menambahkan bahwa para tokoh agama merupakan modal berharga bagi bangsa dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Sebab tugas penguatan kerukunan umat beragama disamping dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan para tokoh agama.

"Para tokoh agama ini merupakan modal yang berharga bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama," ujar Ma'ruf.

Adapun Rakornas FKUB Tahun 2020 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta para pengurus FKUB tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.