Wapres: Masih Banyak Daerah Belum Bentuk FKUB

Padahal, FKUB sangat penting dan memiliki peranan besar dalam memelihara dan merawat kerukunan umat beragama.

"Saya mendapatkan informasi bahwa sampai kini masih ada beberapa kabupaten yang belum membentuk FKUB," kata Ma'ruf dalam rapat koordinasi nasional Forum Keurkunan Umat Beragama (FKUB) 2020 secara virtual, Selasa (3/11/2020).

Selain itu, kata dia, ada pula daerah yang sudah memiliki FKUB tetapi organisasinya belum berfungsi seperti seharusnya.

FKUB memiliki tugas penting dalam memelihara dan merawat kerukunan beragama tersebut.

Tugas-tugas tersebut antara lain melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta menampung aspirasi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan masyarakat.

Kemudian menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur.

Termasuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, kata dia, FKUB memiliki peran strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

"Secara umum FKUB telah berhasil melaksanakan peran yang baik dalam membangun kerukunan umat beragama, terutama dalam penyelesaian sengketa rumah ibadah, penyiaran agama, dan persoalan lain yang mengarah pada gangguan kerukunan umat beragama," ujar dia.

Ma'ruf mengatakan, dibentuknya FKUB tak lepas dari terjadinya konflik atau ketegangan antarumat beragama beberapa dekade lalu.

Konflik tersebut, kata dia, umumnya dipicu oleh pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, perebutan aset ekonomi, kontestasi politik, dan lain sebagainya.

Sedangkan ketegangan atau konflik internal umat beragama, tutur Ma'ruf, umumnya dipicu oleh pemahaman agama menyimpang, yang dalam beberapa kasus telah melahirkan radikalisme atau ekstremisme keagamaan.

Adapun Rakornas FKUB Tahun 2020 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta para pengurus FKUB tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.