Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) berupa embako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) di Provinsi Papua dan Papua Barat tersalurkan secara maksimal.

Selama ini penyaluran belum maksimal karena beberapa faktor, mulai dari kondisi data sebagian kabupaten/kota belum divalidasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga masalah infrastruktur sinyal yang lemah dan daerah blankspot.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat proses penyaluran program sembako.

"Kita tahu masyarakat Papua di timur sana sangat menunggu langkah konkret kita. Mereka yang tidak memperoleh akses ini yang justru harus diperhatikan," ujar Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Menurut Muhadjir, langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako yakni dengan perubahan mekanisme penyaluran.

Ia mengatakan, sejak September 2019 seluruh kabapaten/kota di Indonesia sudah menyalurkan BPNT (sekarang program sembako) secara non tunai melalui e-warong yang direkrut himpunan bank-bank negara (Himbara), melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun demikian, sebagian bantuan tidak dapat disalurkan karena beberapa kondisi di Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dari non tunai melalui Himbara menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos Indonesia.

PT Pos bertanggungjawab mendistribusikan sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, perbaikan data penerima manfaat yang ada di dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya setuju kita tidak usah menunda-nunda. Untuk data di Papua dan Papua Barat sebagian sudah divalidasi dan finalisasi," kata Muhadjir 

"Untuk itu, kalau sudah final dan bagi kabupaten/kota yang sudah rapi datanya segera saja dilaksanakan penyaluran, tidak perlu menunggu yang belum," lanjut dia.

Selain itu, kata Muhadjir, kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang sudah memiliki infrastruktur mendukung penyaluran bansos nontunai, tetap melalui Bank Himbara.

"Di Papua 3 (tiga) yaitu di kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom, sedangkan di Papua Barat ada 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong," papar Muhadjir.

"Kabupaten/Kota lainnya disalurkan secara tunai melalui PT Pos," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyebut sasaran bansos di Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 yang tersalur secara nontunai melalui mekanisme eksisting Himbara sebanyak 177.247 KPM.

Sisanya, 206.813 KPM akan segera disalurkan langsung secara tunai dengan bantuan penyalursn dari PT Pos Indonesia.

Mengacu pada Perpres 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) antara lain, dapat dikecualikan bagi daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bansos secara non tunai.

"Dengan bantuan PT Pos ini, kita harapkan ada penambahan data penerima program sembako dan bisa cepat realisasinya, ditambah dengan bantuan kerja sama dari pemerintah daerah dalam percepatan penyaluran" ujar Hartono.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan agar di dalam proses penyaluran bansos untuk provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya yang dilakukan secara tunai, tidak hanya oleh didistribusikan oleh PT Pos Indonesia.

Namun, juga bisa mengandalkan tenaga bantuan baik dari TNI maupun Polri untuk pengamanan penyaluran bansos tersebut.