Salin Artikel

Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) berupa embako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) di Provinsi Papua dan Papua Barat tersalurkan secara maksimal.

Selama ini penyaluran belum maksimal karena beberapa faktor, mulai dari kondisi data sebagian kabupaten/kota belum divalidasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga masalah infrastruktur sinyal yang lemah dan daerah blankspot.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat proses penyaluran program sembako.

"Kita tahu masyarakat Papua di timur sana sangat menunggu langkah konkret kita. Mereka yang tidak memperoleh akses ini yang justru harus diperhatikan," ujar Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Menurut Muhadjir, langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako yakni dengan perubahan mekanisme penyaluran.

Ia mengatakan, sejak September 2019 seluruh kabapaten/kota di Indonesia sudah menyalurkan BPNT (sekarang program sembako) secara non tunai melalui e-warong yang direkrut himpunan bank-bank negara (Himbara), melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun demikian, sebagian bantuan tidak dapat disalurkan karena beberapa kondisi di Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dari non tunai melalui Himbara menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos Indonesia.

PT Pos bertanggungjawab mendistribusikan sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, perbaikan data penerima manfaat yang ada di dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya setuju kita tidak usah menunda-nunda. Untuk data di Papua dan Papua Barat sebagian sudah divalidasi dan finalisasi," kata Muhadjir 

"Untuk itu, kalau sudah final dan bagi kabupaten/kota yang sudah rapi datanya segera saja dilaksanakan penyaluran, tidak perlu menunggu yang belum," lanjut dia.

Selain itu, kata Muhadjir, kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang sudah memiliki infrastruktur mendukung penyaluran bansos nontunai, tetap melalui Bank Himbara.

"Di Papua 3 (tiga) yaitu di kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom, sedangkan di Papua Barat ada 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong," papar Muhadjir.

"Kabupaten/Kota lainnya disalurkan secara tunai melalui PT Pos," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyebut sasaran bansos di Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 yang tersalur secara nontunai melalui mekanisme eksisting Himbara sebanyak 177.247 KPM.

Sisanya, 206.813 KPM akan segera disalurkan langsung secara tunai dengan bantuan penyalursn dari PT Pos Indonesia.

Mengacu pada Perpres 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) antara lain, dapat dikecualikan bagi daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bansos secara non tunai.

"Dengan bantuan PT Pos ini, kita harapkan ada penambahan data penerima program sembako dan bisa cepat realisasinya, ditambah dengan bantuan kerja sama dari pemerintah daerah dalam percepatan penyaluran" ujar Hartono.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan agar di dalam proses penyaluran bansos untuk provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya yang dilakukan secara tunai, tidak hanya oleh didistribusikan oleh PT Pos Indonesia.

Namun, juga bisa mengandalkan tenaga bantuan baik dari TNI maupun Polri untuk pengamanan penyaluran bansos tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/10380611/pemerintah-percepat-optimalisasi-penyaluran-bansos-di-papua-dan-papua-barat

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pleidoi Baiquni Wibowo: Saya Tugas di Divisi Propam Bukan karena Ferdy Sambo

Pleidoi Baiquni Wibowo: Saya Tugas di Divisi Propam Bukan karena Ferdy Sambo

Nasional
Ditargetkan Rampung pada 2023, Smelter Manyar Freeport Jadi yang Terbesar di Dunia

Ditargetkan Rampung pada 2023, Smelter Manyar Freeport Jadi yang Terbesar di Dunia

Nasional
Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, Pakar: Kalau Jadi Pejabat Baca Konstitusi

Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, Pakar: Kalau Jadi Pejabat Baca Konstitusi

Nasional
Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Cuma Memancing Keriuhan

Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Cuma Memancing Keriuhan

Nasional
Mewaspadai Isu Bahaya di Tahun Politik

Mewaspadai Isu Bahaya di Tahun Politik

Nasional
Pakar soal Usul Gubernur Dihapus: Cak Imin Asal Mengusul dan Salah Kaprah

Pakar soal Usul Gubernur Dihapus: Cak Imin Asal Mengusul dan Salah Kaprah

Nasional
KPK Sebut Capaian Skor Indeks Persepsi Korupsi Tanggung Jawab Bersama

KPK Sebut Capaian Skor Indeks Persepsi Korupsi Tanggung Jawab Bersama

Nasional
KPK Lakukan Penyidikan Kasus Pengadaan Benih Bawang di NTT, Sudah Tetapkan Tersangka

KPK Lakukan Penyidikan Kasus Pengadaan Benih Bawang di NTT, Sudah Tetapkan Tersangka

Nasional
Jokowi: Kabupaten hingga Pusat Harus Sama-sama Kendalikan Inflasi

Jokowi: Kabupaten hingga Pusat Harus Sama-sama Kendalikan Inflasi

Nasional
Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Nasional
Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Nasional
PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

Nasional
KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

Nasional
Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Nasional
Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.