Penggugat UU Cipta Kerja Bertambah, Kali Ini oleh Pelajar dan Mahasiswa

Sebelumnya, sudah ada 2 gugatan masuk ke MK untuk menguji UU yang disahkan pada 5 Oktober 2020.

Kali ini, gugatan dimohonkan oleh lima orang warga, terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widyana, serta 3 orang mahasiswa yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito.

Para pemohon mengajukan gugatan uji formil lantaran pengesahan UU Cipta Kerja dinilai melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan.

"UU Cipta Kerja melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU P3 (Peraturan Pembentukan Perundang-undangan)," tulis pemohon dalam berkas permohonannya yang diunggah laman resmi MK RI, sebagaimana dikutip Jumat (16/10/2020).

Pemohon menyoroti berubah-ubahnya draf UU Cipta Kerja.

Ketika UU tersebut disahkan pada 5 Oktober 2020, draf memuat 905 halaman.

Badan Legislasi DPR kemudian mengatakan bahwa draf 905 halaman itu belum final dan tengah dilakukan finalisasi. Selanjutnya, beredar draf RUU final yang memuat 1.035 halaman.

Setelah pemohon melakukan pengecekan antara RUU Cipta Kerja versi 905 halaman dengan versi 1.035 halaman, ditemukan adanya perubahan substansi.

Perubahan itu tertuang dalam sejumlah pasal seperti Pasal 3 huruf c, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (5), hingga Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3).

Setelahnya, pada 13 Oktober 2020, kembali terjadi perubahan, draf RUU Cipta Kerja menjadi 812 halaman.

"Bahwa perubahan draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 905 menjadi RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 1.034 secara nyata dan terang benderang bukan terkait teknis penulisan, namun perubahan tersebut terkait dengan substansi materi muatan. Hal ini sudah melanggar ketentuan norma Pasal 72 Ayat (2) UU P3 beserta penjelasannya," tulis pemohon.

Dalam gugatannya, pemohon juga menyebutkan kerugian yang mungkin mereka alami atas berlakunya UU Cipta Kerja.

Sebagai seorang yang tengah mencari pekerjaan, pemohon Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas khawatir dihapusnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang semula diatur UU Ketenagakerjaan akan menghapus kesempatan warga negara untuk menjadi pekerja tetap.

Sementara, sebagai seorang pelajar SMK, pemohon Novita Widyana merasa dirugikan karena saat lulus kelak dirinya berpotensi menjadi pekerja kontrak tanpa ada harapan menjadi pekerja tetap.

Kemudian, sebagai mahasiswa, pemohon Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito meyakini bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja pendidikan menjadi ladang bisnis karena pendidikan dimasukkan sebagai kegiatan usaha Kawasan Ekonomu Khusus.

Melalui gugatan ini, pemohon meminta Majelis Hakim MK menyatakan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

"Bahwa apabila UU Cipta kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir karena tidak akan menimbulkan kekosongan hukum selama oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diubah dalam UU Cipta kerja berlaku kembali jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini," tulis pemohon.

Pengesahan UU Cipta Kerja sudah menimbulkan kontroversi karena pasal-pasal di dalamnya dinilai merugikan masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh. Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan naskah UU Cipta Kerja dianggap tertutup dari publik.

Sebelumnya, sudah ada dua permohonan pengujian UU Cipta Kerja yang diajukan ke MK.

Permohonan pertama diajukan oleh dua orang pekerja bernama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri, sedangkan permohonan kedua dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) yang diwakili oleh ketua umumnya, Deni Sunarya, serta sekretaris umum Muhammad Hafiz.