Luhut: Istilah Omnibus Law Dikenalkan oleh Sofyan Djalil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan lalu masih diwarnai gelombang unjuk rasa hingga saat ini.

Rencana penyusunan UU ini awalnya diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan usai dilantik sebagai presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019.

Namun, istilah omnibus law, sebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bukan dicetuskan oleh Presiden.

"Istilah omnibus law ini keluar dari Pak Menteri ATR (Sofyan Djalil)," kata Luhut dalam sebuah tayangan virtual seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (12/10/2020).

Istilah tersebut diketahui Sofyan lantaran dirinya pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat.

Untuk diketahui, usai menamatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sofyan melanjutkan studinya di Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat.

"Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya 'Pak Luhut, ada yang bisa menyatukan (semua regulasi) ya ini ada omnibus law'," ucap Luhut.

Ia menegaskan bahwa penyusunan UU ini tidak dilakukan secara mendadak. Bahkan, ia menyebut, penyusunan rancangan beleid ini telah dilakukan saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Seperti diketahui, Luhut menjabat posisi itu pada medio 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

"Jadi tidak ada yang baru, itu sudah lama dikerjakan kurang lebih 4 tahun," katanya.

Lebih jauh, Luhut membantah, bila pembahasan UU ini tidak dilakukan secara transparan. Menurut dia, Presiden sudah bertemu dengan para pimpinan buruh di Istana Kepresidenan ketika RUU itu hendak disahkan menjadi UU.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Terungkap Sosok Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ini Kata Luhut Binsar Pandjaitan"