Pertamina Temui KPK, Minta Dukungan soal Permasalahan Strategis

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pertemuan itu digelar untuk membahas sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi Pertamina serta solusinya yang membutuhkan dukungan dari KPK.

"Kami tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pertamina serta program program strategis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan juga kaitannya dalam dukungan yang kami perlukan dari KPK," kata Nicke dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube KPK, Jumat sore.

Nicke mengungkapkan, setidaknya ada empat permasalahan yang disampaikan ke KPK. Pertama, soal tren produksi dan cadangan minyak dan gas yang terus menurun.

Nicke mengatakan, perlu ada upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas tersebut.

"Baik dengan kita meningkatkan produksi dari exsisting (cek) maupun kami harus melakukan beberapa langkah di area-area baru," kata dia.

Kedua, terkait kilang minyak di mana produksi BBM masih tergantung dari impor sehingga Pertamina akan menambah kapasitas kilang supaya kebutuhan dalam negeri.

Namun, Nicke menyebut ada masukan dari pihak KPK supaya Pertamina mengedepankan energi terbarukan dan meninggalkan energi fosil.

"Kita pun harus segera menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fossil oil ini ada beberapa tantangan yang tentu harus kami jalankan," ujar Nicke.

Salah satu caranya, yakni melalui program biodiesel yang memanfaatkan sawit sebagai sumber energi.

Selanjutnya, Nicke mengungkap masalah distribusi di mana jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Indonesia baru sekitar 7.000 sedangkan jumlah desa di Indonesia mencapat 77.000

Permasalahan keempat yang dibahas terkait penyelamatan aset di mana Nicke menyebut Pertamina dan KPK telah menjalin kerja sama yang baik terkait penyelamatan aset tersebut.

"Sudah ada dua yang kita lakukan kerja sama yaitu di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat di mana dari dua itu saja Pertamina berhasil menyelamatkan, dibantu oleh KPK, menyelamatkan sekitar Rp 9,5 triliun nilai asetnya," kata Nicke.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menambahkan, KPK akan membuat perjanjian kerja sama dengan Pertamin yang akan memuat beberapa poin terkait pencegahan korupsi.

Poin-poin itu di antaranya program-program pencegahan, program pertukaran dara, mekanisme pendanaan, hingga soal pengkajian dan penelitian.

"Target kita adalah bagaimana menyelamatkan dan memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik dan tugas KPK itu juga bisa berjalan," kata Lili.