KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian PUPR, Hong Artha.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, berkas perkara atas nama Hong Artha telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Kamis (24/9/2020).

"Hari ini Tim Penyidik KPK melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) Tersangka/Terdakwa HJA (Hong Arta John Alfred) kepada Tim JPU," kata Ali, Kamis.

Dengan pelimpahan ini, tim JPU melanjutkan penahanan Hong Artha selama 20 hari terhitung sejak Kamis hari ini hingga 13 Okteober 2020 mendatang di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih KPK.

Ali menuturkan, persidangan terhadap Hong Artha rencananya akan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

"Selanjutnya Tim JPU dalam waktu 14 hari kerja untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke PN Tipikor," kata Ali.

Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa 67 saksi untuk tersangka Hong Artha antara lain mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno.

Dalam kasus ini, Hong Artha diduga menyuap sejumlah pihak, antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar serta anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp 1 miliar.

"Pemberian-pemberian tersebut diduga terkait pekerjaan proyek infrastruktur pada Kementerian PUPR tahun anggaran 2016," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Senin (27/7/2020).

Hong Artha disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Hong Artha merupakan tersangka ke-12 dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 11 tersangka lain yang telah divonis bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebelas tersangka itu adalah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH), Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. Kemudian, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng, Julia Prasetyarini dari unsur swasta, dan Dessy A Edwin sebagai ibu rumah tangga.

Selain itu, ada juga lima anggota Komisi V DPR RI yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana Adia, serta Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan.

Perkara ini bermula dari tertangkap tangannya anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 Damayanti Wisnu Putranti bersama tiga orang lainnya di Jakarta pada 13 Januari 2016 dengan barang bukti total sekitar 99.000 dollar AS.

Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.