Salin Artikel

Ini Alasan Pemerintah Teken Pengadaan Vaksin meski Uji Klinis Belum Selesai

Menurut Wiku, pemerintah yakin vaksin tersebut akan efektif mencegah penularan virus corona.

Hal itu disampaikan Wiku menjawab pertanyaan ihwal langkah pemerintah yang telah meneken kerja sama pengamanan stok vaksin dengan perusahaan medis asal China, Sinovac.

"Kami yakin apa yang sudah dikembangkan dengan uji klinis fase satu dan fase dua dengan hasil yang baik, harapannya pada uji klinis fase tiga, harapannya bisa memberikan hasil yang baik," kata Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/8/2020).

Saat ditanya potensi strain virus corona yang berbeda antara yang muncul di China dan Indonesia, Wiku menjawab belum tentu vaksinnya tidak efektif. 

Ia menyatakan bisa saja vaksin dari Sinovac tetap efektif digunakan di Indonesia meski strain virus yang berkembang di Indonesia berbeda dari negara asalnya di China.

Untuk itu ia meminta masyarakat memantau perkembangan uji klinis fase ketiga vaksin dari Sinovac tersebut.

Ia menyatakan pemerintah akan secara transparan mengumumkan perkembangan proses uji klinis vaksin Covid-19 tahap ketiga kepada masyarakat.

"Kita bisa mendapat hasilnya dengan baik pula secara transparan. Apabila strain virus di China beda dengan Indonesia, ini pasti akan kita buktikan bersama para ilmuwan di Indonesia. Pasti akan melakukan kepastian tentang virus yang beredar di Indonesia apakah berbeda," kata Wiku.

"Tidak serta merta strain-nya berbeda vaksinnya terus tidak efektif," lanjut dia.

Untuk diketahui, upaya mengamankan vaksin dilakukan atas kerja sama antara Indonesia melalui PT Bio Farma dengan perusahaan medis asal China, Sinovac pada Kamis (20/8/2020).

Penandatangan itu disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam kunjungannya di Sanya, Hainan, China.

"Kami berdua menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Bio Farma dan Sinovac untuk memperkuat kerja sama vaksin, ada dua dokumen yang ditandatangani antara Sinovac dan Bio Farma," kata Retno dalam konferensi pers, Kamis.

Dokumen pertama adalah "Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of Covid-19 Vaccine" yang menyepakati komitmen ketersediaan suplai vaksin hingga 40 juta dosis vaksin.

"Menyepakati komitmen ketersediaan suplai bulk vaccine hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021," kata Retno.

Dokumen kedua yang ditandatangani Sinovac dan Bio Farma adalah MoU untuk komitmen kapasitas bulk vaccine 2021.

"Di mana Sinovac akan memberi prioritas kepada Bio Farma untuk suplai bulk vaccine setelah 2021 hingga akhir tahun 2021. Ini adalah kerja sama yang cukup panjang antara Bio Farma dan Sinovac," kata Retno.

Sementara itu, Erick menyatakan kerja sama itu tidak hanya transaksi ekonomi, melainkan juga transfer teknologi dan pengetahuan antara Sinovac dan Bio Farma.

"Dalam kunjungan ini kita juga ingin memastikan transformasi daripada industri kesehatan kita, di mana Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerja sama yang win-win, menang-menang," kata Erick yang juga Menteri BUMN tersebut.

Erick berharap, dengan kerja sama tersebut, penyaluran bahan baku vaksin dari Sinovac akan dimulai pada November 2020 dan imunisasi massal akan dimulai pada awal 2021 mendatang.

"Ini yang saya harapkan bahwa kita semua agar bisa segera bangkit dari Covid-19 sesuai dengan timeline yang sudah dipastikan ibu Menlu tadi, bagaimana imunisasi massal buat bangsa Indonesia bisa segera awal tahun depan," kata Erick.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/17432611/ini-alasan-pemerintah-teken-pengadaan-vaksin-meski-uji-klinis-belum-selesai

Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasional
Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Nasional
BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

Nasional
Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke