Bebas dari Tahanan, Jurnalis Diananta Harap Ada Penguatan Perlindungan Kerja Jurnalistik

Hal itu diungkapkan setelah dirinya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Kalimantan Selatan karena pemberitaan.

"Penguatan kerja jurnalistik, ternyata masih banyak celah untuk menjerat wartawan terutama kasus saya ini, masuk lewat pintu SARA (Pasal 28 UU ITE)," ujar Diananta dalam konferensi pers, Selasa (25/8/2020).

Setelah diganjar tiga bulan 15 hari penjara, Diananta resmi bebas pada 17 Agustus 2020 atau tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia.

Diananta menegaskan, kasus yang menimpanya merupakan lonceng kematian bagi kemerdekaan pers di Tanah Air.

Karena itu, ia menganggap bahwa kasusnya juga akan menjadi preseden buruk.

Di sisi lain, Diananta mendorong supaya Dewan Pers agar lebih proaktif dalam memberikan bantuan hukum terhadap kerja jurnalistik yang tengah mengalami sengketa pemberitaan.

"Sikap Dewan Pers harus lebih proaktif lagi untuk memberikan adviokasi hukum," tegas dia.

Ia juga mengutarakan terima kasihnya kepada sejumlah organisasi jurnalis di Tanah Air yang telah mengawal advokasi kasusnya sejak awal hingga ia resmi menghirup udara bebas.

Diberitakan, Diananta divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Dia dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menayangkan berita berjudul 'Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel'.

Akibat pemberitaan dugaan penyerobotan lahan itu, Diananta diganjar hukuman penjara tiga bulan 15 hari.

Majelis hakim menilai karya jurnalistik Diananta bermuatan SARA dan melanggar kode etik. Selain itu, laman Banjarhits dianggap tidak memiliki badan hukum.

Vonis hukuman disampaikan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Meir Elisabeth saat sidang di PN Kotabaru, Senin (10/8/2020).

Majelis hakim menilai Diananta terbukti bersalah karena sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini sesuai pasal 28 UU ITE.

Saat itu, Diananta mempertimbangkan langkah hukum yang akan diambil setelah vonis.

Kemudian, setelah beberapa hari menjalani penahanan, Diananta resmi bebas pada 17 Agustus 2020 atau bertepatan pada HUT ke-75 Republik Indonesia.