Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono melalui video telekonferensi, Senin (10/8/2020).

“Selasa tanggal 11 Agustus 2020, penyidik akan melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka BJP PU dan 1 orang saksi,” kata Awi.

Pemeriksaan saksi juga dilakukan penyidik pada Senin hari ini.

Total terdapat tujuh orang saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ini. Awi menuturkan, lima orang saksi diperiksa di Jakarta, sementara dua orang saksi diperiksa di Kalimantan Barat.

Namun, Awi tak merinci identitas saksi yang diperiksa.

“Hari ini penyidik melaksanakan pemeriksaan tambahan kepada lima orang saksi, memeriksa dua saksi di wilayah hukum Polda Kalbar dan tentunya melanjutkan pemberkasan,” ucap dia.

Lebih lanjut, penyidik berencana melakukan gelar perkara terkait kasus surat jalan palsu tersebut, pada Rabu (12/8/2020) mendatang.

Awi mengatakan, gelar perkara akan dilakukan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Pada hari Rabu 12 Agustus 2020, penyidik telah merencanakan akan melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus surat jalan palsu Joko S Tjandra,” tutur Awi.

Terkait kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka.

Pertama, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo. Selain menerbitkan surat jalan, ia juga diduga terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Djoko Tjandra.

Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan.

Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Selain itu, penyidik telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka.

Anita merupakan pengacara atau kuasa hukum Djoko, narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020 silam.

Anita dijerat dengan pasal berlapis. Ia disangka melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.