Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Pengalokasian dana sebesar itu ditujukan untuk penyediaan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai kebijakan relaksasi serta stimulus bagi dunia usaha.

"Totalnya saat ini mencapai Rp 695 triliun, bukan berarti itu sudah menjamin pulihnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," ujar Ma'ruf dalam Dialog Virtual Nasional Lintas Iman yang diselenggarakan Masjid Istiqlal, Selasa (14/7/2020).

Jumlah anggaran sebesar Rp 695,2 triliun tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Nilai tersebut didapat dari perubahan anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020.

Kemudian Perpres tersebut disesuaikan lagi dengan Perpres 72/2020 dengan menetapkan defisit sampai Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia mengatakan, setelah mengalami pertumbuhan negatif pada kwartal pertama dan kedua, pemerintah memproyeksikan ekonomi di Tanah Air mulai membaik pada kuartal ketiga 2020.

Hal itu pula, kata dia, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang harus diiringi dengan upaya pengendalian penularan Covid-19.

"Langkah ini ditempuh dengan maksud agar penyebaran virus tetap terkendali dan ditekan, tetapi kehidupan ekonomi tidak makin terpuruk," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, langkah AKB juga diambil dikarenakan beberapa daerah di Tanah Air sudah menunjukkan penurunan kasus Covid-19.

Meskipun diakuinya bahwa Covid-19 ini belum memiliki vaksin atau obatnya sehingga masih perlu waktu untuk bisa mendapatkannya.

Oleh karena itu, pemerintah pun menyiapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan AKB agar masyarakat tetap aman Covid-19 dan produktif.