Mendagri Ajak Kepala Daerah Bangkit Bersama Tangani Covid-19 serta Dampaknya

"Penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, pandemi, wabah di Indonesia ini tidak gampang, harus memerlukan upaya bersama antara pusat dan daerah," kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/7/2020).

"Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena kita sekarang menerapkan sistem otonomi daerah, ada desentralisasi," kata dia.

Tito melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan pengarahan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Tito juga berharap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 turut andil dalam menyoroti masalah pandemi Covid-19 serta penanganan dampak ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, pilkada bisa menjadi ajang adu gagasan dan membuat penanganan Covid-19 menjadi lebih cepat.

"Pilkada ini akan menjadi momentum yang sangat baik, bisa menjadi adu gagasan, adu kontestasi sehingga bisa membuat penanganan Covid-19 justru menjadi cepat karena semua bergerak," ujar dia. 

Ia juga menekankan tentang menciptakan peluang di tengah tantangan pandemi Covid-19, terutama dalam pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari tatanan kenormalan baru dalam kehidupan berdemokrasi.

Oleh karena itu, Tito berharap para pasangan calon dan tim sukses bisa menjadi agen percontohan di tengah masyarakat terkait kesadaran masyarakat akan Covid-19 serta dampak sosial dan ekonominya.

"Maka saya setuju dengan gagasan KPU yang mendukung para penyelenggara, kontestan, tim sukses menjadi contoh dan agen untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melawan Covid-19 dan dampak sosial-ekonomi masyarakat," ucap Tito.

Pilkada 2020 yang digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.