Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Dinilai Tengah Buka Borok Internal | Penambahan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai sengaja mengungkap persoalan internal mereka ke publik dengan menayangkan video Sidang Paripurna pada 18 Juni lalu.

Saat itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya atas kinerja jajaran kabinetnya di masa pandemi seperti saat ini.

Di sisi lain, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan 1.082 kasus pada Senin (30/6/2020). Penambahan tersebut mengakibatkan akumulasi kasus positif Covid-19 mencapai 55.092 kasus.

Kedua berita tersebut menjadi yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin. Berikut selengkapnya.

1. Pemerintah terkesan buka urusan dapur

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengaku, kurang memahami alasan Istana baru mempublikasikan video tersebut 10 hari setelah kejadian.

Namun, menurut dia, persoalan itu seharusnya tak disampaikan ke publik dan cukup diselesaikan secara internal.

"Ini kan seperti Istana ingin melempar persoalan dapur mereka ke publik. Ini kan soal-soal kinerja menteri semua itu, presiden menyampaikan secara emosional kemarahannya kan ini soal dapur Istana," kata Arya kepada Kompas.com, Senin (29/6/2020).

Dengan menyebarluaskan kejadian tersebut ke khalayak, imbuh dia, masyarakat hanya melihat kebobrokan Istana.

"Ini kan seperti membuka bobrok, borok Istana saja. Bahwa ada menteri yang tidak punya sense of crisis," ujar Arya.

2. Penambahan kasus baru Covid-19

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menuturkan, penambahan kasus baru itu diketahui setelah pemerintah memeriksa 11.783 spesimen dalam sehari.

Penambahan kasus baru itu tersebar di 21 provinsi. Penambahan terbanyak dicatat Jawa Timur dengan 297 kasus baru, dan disusul Jawa Tengah mencatat 198 kasus baru di posisi selanjutnya.

Berikutnya, Sulawesi Selatan dengan 188 kasus baru, DKI Jakarta mencatat 125 kasus baru, dan Kalimantan Tengah dengan 47 kasus baru.

Berdasarkan data yang sama, terdapat penambahan 864 pasien yang sembuh. Sehingga akumulasinya mencapai 23.800 orang.

Sementara, pasien yang meninggal dunia bertambah 51 orang, sehingga totalnya 2.805 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/07120431/populer-nasional-pemerintah-dinilai-tengah-buka-borok-internal-penambahan

Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke