Salin Artikel

Normal Baru dan Transformasi Abnormalitas

Tiada cara lain setelah miliaran manusia tak berdaya, ratusan negara kelimpungan, ratusan rezim penguasa tak berkutik, partai politik membisu, ormas tak bersuara.

Negara-negara seperti Amerika Serikat yang biasanya amat powerful tiba-tiba menjadi powerless menghadapi virus yang super mikro itu.

Guna membendung transmisi virus semua negara mengunci diri (lockdown) setidaknya dalam tiga bulan terakhir ini, hingga di tingkat wilayah kota.

Bahkan pembatasan sosial (social distancing) dan jaga jarak (physical distancing) dilakukan sampai pada skala kecil di tingkat rumah tinggal.

Kampanye tetap di rumah saja (stay at home) dan bekerja dari rumah (work from home) adalah cara untuk menghentikan penularan virus. Dunia seperti berhenti berputar, sunyi, dan muram.

Dampak tercepat pandemi ini adalah ambruknya sektor ekonomi yang kehabisan darah. Pukulan paling telak adalah begitu banyak perusahaan terkulai dan akhirnya merumahkan karyawan untuk sementara atau pun permanen, bahkan gulung tikar.

Di AS, misalnya, semua sektor tak ada yang imun dari dampak pandemi corona, entah transportasi, keuangan, hotel-properti, retail, manufaktur, hiburan, kesehatan, makanan, teknologi, seni dan kebudayaan, hingga pemerintahan. (Forbes, 6 Mei 2020)

Dampak runtuhnya sektor ekonomi adalah tsunami pengangguran. Secara global diperkirakan 200 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan (BBC, 7 April 2020).

Di Indonesia, pada akhir April, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan angka 2,8 juta orang terkena PHK, tetapi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) memprediksi lebih banyak lagi antara 15 juta hingga 40 juta, karena termasuk sektor UMKM (CNN Indonesia, 1 Mei 2020).

Menurut organisasi buruh International Labour Organization (ILO), krisis sekarang ini adalah krisis terparah di sektor tenaga kerja sejak Perang Dunia II. Ini adalah bencana kemanusiaan lanjutan dari bencana penyakit.

Berita buruknya akhir krisis pandemi corona ini tiada yang dapat memprediksi. Kabar baiknya bahwa siasat isolasi memberikan fakta dapat memutus mata rantai penularan virus antarmanusia.

Namun, tidak mungkin terus mengurung diri karena ancaman bahaya lain di depan mata, terutama dampak ekonomi-sosial.

Maka, selama vaksin corona belum ditemukan, kehidupan normal baru bukan saja untuk dapat bertahan tetapi juga berpeluang membangun terobosan baru.

Artinya aktivitas pasca “pembatasan sosial”, dengan mengikuti pedoman protokol kesehatan penanganan pandemi corona. Itulah new normal alias normal baru di era pandemi.

***

Istilah normal baru (new normal) lebih untuk menggambarkan tentang situasi berbeda dari sebelumnya. Karena itu, istilah tersebut telah muncul beberapa kali.

Istilah normal baru itu dikenal pascakrisis keuangan 2007-2008 dan setelahnya resesi global hingga 2012. Krisis ekonomi telah memukul kehidupan manusia.

Banyak hal yang hilang dan tidak kembali. Daripada terus-menerus meratapi kehidupan normal yang telah sirna itu, lebih baik “berdamai” dengan situasi baru yang memang sangat sulit itu.

Kita harus menerima situasi yang abnormal sebagai normal baru. Normal baru adalah cara beradaptasi dengan berbagai kesulitan-kesulitan.

Jadi, sebetulnya normal baru bukanlah sesuatu yang asing, karena kita pernah menjalaninya. Pada tahun 2017, publik dunia telah menyesuaikan dengan kehidupan normal baru setelah cara komunikasi dan aktivitas politik yang lebih agresif dan provokatif pascaterpilihnya Donald Trump menjadi Presiden AS pada 2016.

Dunia menjadi gaduh karena Trump begitu reaktif dan konfrontatif bahkan terhadap sekutunya di Eropa Barat sehingga hubungan yang semula adem ayem dan harmonis, sekarang sering naik-turun tensinya.

Maka, suka atau tidak suka, politik global telah beradaptasi dengan situasi normal baru tersebut.

Normal baru adalah ketika kita tidak lagi terheran-heran dengan kegaduhan politik seperti itu. Normal baru dalam kehidupan kita seiring maraknya kegaduhan di arena politik terutama setelah polarisasi ekstrem.

Maka era normal baru kita adalah memandang lumrah saja orang berkomentar negatif, provokatif, agitatif, saling lapor ke polisi, dan perilaku yang mirip-mirip. Padahal di masa sebelumnya, pra polarisasi politik, kita melihat pertikaian sebagai hal aneh atau abnormal.

Istilah normal baru terdengar kekinian. Dalam sejarah, ada istilah “zaman normal”. Zaman normal mengacu pada “suatu era yang tenang dan tertib” pada zaman kolonial Belanda.

Zaman ini menandakan situasi yang damai pascagejolak. Karena itu, zaman normal terjadi berulang kali.

Ada yang menyebut zaman normal setelah perlawanan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa antara 1825-1830.

Zaman normal yang mirip dengan normal baru sekarang adalah terjadi pascaresesi dunia (malaise) pada dekade 1930 hingga 1940-an.

Ricklefs (A History of Modern Indonesia Since 1200, 2008) menggambarkan zaman normal itu ketika penduduk disibukkan dengan usaha menyiasati resesi ekonomi, sehingga pergerakan kebangsaan pada periode itu kurang semarak di banding sebelum resesi.

Dengan demikian, normal baru sekarang ini atau zaman normal di masa silam adalah siasat setiap generasi untuk merespon perkembangan zaman yang katastropik.

Seberapa mampu memasuki pola normal baru, tentu tergantung pada daya lenting yang dimiliki setiap individu, keluarga, komunitas, bangsa, negara (pemerintah), dan masyarakat global.

Seberapa tangguh daya lenting itu, tentu akan bergantung pada komitmen terhadap cara-cara yang diadaptasi dalam kehidupan normal baru.

Contoh sederhana, mengenakan masker, menghindari bersentuhan langsung, mendorong teknologi nirsentuh, menjaga jarak, optimalisasi teknologi digital, dan prosedur lainnya sesuai protokol kesehatan, benar-benar dipatuhi.

Kuncinya adalah kepedulian dan rasa tanggung jawab bersama untuk kebaikan bersama. Jangan abai dan egois. Dengan begitu, kita dapat mentransformasi abnormalitas ke dalam normal baru. Bila demikian, itu namanya baru normal.

 

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/01/11485611/normal-baru-dan-transformasi-abnormalitas

Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke