Wapres Ma'ruf Pastikan Tak akan Ada 'Korban' dari Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ma'ruf Amin untuk diselesaikan.

"Kita akan upayakan supaya tidak ada yang menjadi korban dari proses penyederhanaan birokrasi ini," ujar Ma'ruf saat halal bihalal secara online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wapres, Jumat (29/5/2020).

Dalam melakukan penyesuaian eselon sebagai bentuk reformasi birokrasi, baik secara struktural maupun fungsional, pemerintah memastikan, tak akan ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban.

Namun Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, pekerjaan yang dilakukan mereka harus lebih baik dan sederhana.

"Kami tidak ingin ada yang dikorbankan, tapi pekerjaan haruslah menjadi lebih baik dan sederhana," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin mengakui, pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan banyak pengalaman kepada pemerintah.

Sebab faktanya banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk soal bagaimana cara birokrasi bekerja.

Selain itu, data-data yang belum tersinkronisasi dengan baik juga banyak ditemukan.

Antara lain mengenai data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos) dan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang datanya belum lengkap.

"Ternyata dari peristiwa Covid-19, banyak hal yang bisa kami peroleh dan dari situ kami akan mulai upaya penataan dan perbaikan," ucap dia.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia ingin mencontoh negara lain dalam melakukan reformasi birokrasi.

Salah satu negara yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan reformasi birokrasi yakni Korea Selatan.

"Kita ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa, bagaimana kemungkinan Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujar Ma'ruf saat bertemu Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dikutip dari siaran pers, Jumat (29/5/2020).