Menuju Era “New Normal” di Tangan TNI-Polri

Fase kenormalan baru (new normal) pun tengah dipersiapkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Harapannya, kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan setelah sempat terhenti selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam persiapan menuju penerapan era normal baru tersebut, Presiden Joko Widodo mengerahkan aparat TNI-Polri.

Siapkan 340 personel

Jokowi mengungkapkan, pasukan TNI-Polri tersebut dikerahkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Empat provinsi tersebut yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.

Sementara, kabupaten/kota yang dimaksud antara lain, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Tangerang Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Tangerang, dan 19 daerah lainnya.

Jokowi berharap, kehadiran aparat tersebut dapat mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB," ujar Jokowi seusai meninjau kesiapan new normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020) pagi.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, terdapat 340.000 personel TNI dan Polri yang dikerahkan.

“Anggota (TNI) Polri yang akan dilibatkan 340.000," kata Hadi seusai mendampingi Presiden Joko Widodo.

Personel TNI-Polri tersebut diturunkan di 1.800 obyek.

Mal hingga Tempat Wisata

Aparat Polri bersama TNI diturunkan pada obyek yang umumnya menjadi pusat keramaian.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan mencontohkan objek yang dimaksud, misalnya mal hingga tempat wisata.

“Mereka akan ditugaskan mengawasi dan mendorong masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di 1.800 obyek, yang umumnya merupakan pusat keramaian seperti pasar, mal hingga tempat wisata,” kata Ramadhan melalui video telekonferensi, Rabu (27/5/2020).

Menurut Ramadhan, pengerahan aparat kepolisian berjaga di ruang publik tersebut bukan dalam rangka penegakan hukum.

Melainkan, memberikan edukasi kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Polri berjanji akan mengedepankan upaya persuasif. Kendati demikian, masyarakat yang tetap “membandel” akan ditindak.

Jaminan Persuasif

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, keterlibatan aparat TNI-Polri bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.

“Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan," kata Doni usai rapat kabinet terbatas lewat konferensi video, Rabu.

Menurutnya, pasukan TNI-Polri bertugas membina masyarakat dalam rangka memasuki era “new normal”.

Dalam pelaksanaannya, Doni pun menjamin personel TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif.

"Memang potensi ini (ketengangan antara aparat dengan masyarakat) kemungkinan besar akan timbul. Tetapi tadi Panglima TNI mengatakan lebih menekankan kepada pendekatan persuasif, pendekatan komunikatif. Termasuk juga aparat kepolisian," ujar Doni.

"Kita mengharapkan masyarakat itu memiliki disliplin pribadi yang lebih tinggi," imbuhnya.