Politik Uang Jelang Pilkada Dinilai Semakin Rawan Saat Pandemi Covid-19

Di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, politik uang menjadi praktik yang lebih rawan terjadi.

"Di masa pandemi ini, ada kekhawatiran kami politik uang akan semakin meningkat," kata Ratna melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).

"Dalam kondisi ini masyarakat memerlukan bantuan sehingga ada kekuatan baru untuk memberikan uang atau memberikan barang tapi sebagai kepentingan politik," tuturnya.

Ratna mengatakan, sebelum Covid-19 menjadi pandemi, angka politik uang yang dicatat Bawaslu sudah cukup tinggi.

Jumlah tersebut sangat mungkin meningkat, apalagi calon kepala daerah petahana diprediksi bakal maju di 230 dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Kondisi ini semakin rawan dengan sulitnya ekonomi akibat pandemi yang disebabkan virus corona itu.

"Jadi bertemunya dua kepentingan antara calon (petahana) dan penerima dikhawatirkan akan meningkatkan angka politik uang. Sehingga kekahwatiran kami nantinya bahwa masyarakat tidak akan melaporkan politik uang," ujar Ratna.

Menurut Ratna, praktik politik uang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh elemen, baik masyarakat atau penyelenggara pilkada.

Namun, ia mengaku bahwa Bawaslu akan terus melakukan tindakan pencegahan.

"Sebagai bagian penting untuk mencegah terjadinya politik uang, kami sudah meluncurkan beberapa desa anti politik uang. Ini antisipasi kami karena melihat pada pilkada sebelumnya angka politik uang sangat tinggi," kata Ratna.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.