Salin Artikel

Pemprov DKI Diminta Telusuri Penyebab Kerumunan Saat Penutupan McDonald's Sarinah

Menurut dia, berkumpulnya masyarakat saat penutupan itu melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di DKI Jakarta.

"Mengapa harus ada seremonial? Jadi pemilik gerai sudah melanggar aturan PSBB. Jadi ini harus dikasih peringatan keras, kemudian perlu ditelusuri mengapa bisa terjadi kerumunan," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Sanksi, kata Pandu, bisa dijatuhkan pada pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kerumunan tersebut. 

Menurut Pandu, pemilik gerai semestinya bisa mencegah potensi kerumunan masyarakat.

"Kemudian jika akan melakukan perpisahan, bisa dilakukan secara virtual," ungkapnya.

Selain pemilik gerai, Pandu juga mengkritisi masyarakat yang tetap berkerumun dan mematuhi aturan PSBB.

Sebab, dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini, masyarakat semestinya memiliki empati agar tidak menimbulkan potensi penularan kasus baru.

"Ini termasuk masyarakat yang sangat tak peduli. Bayangkan banyak saudara kita wafat, tenaga kesehatan wafat," tegas Pandu.

Merujuk kepada kondisi di atas, Pandu menyarankan agar pemerintah melakukan monitor secara lebih ketat terhadap penerapan PSBB di DKI Jakarta.

Pandu juga berharap ada penindakan tegas pasca-kejadian penutupan gerai McDonalds Sarinah tersebut.

"Kerumunan di tempat umum harus dihindari. Ibadah saja kita dari rumah, lalu mengapa kegiatan seperti ini seolah dibiarkan. Harus ada peringatan atau penalti supaya tidak menjadi preseden terhadap yang lain," tegas Pandu.

Sebelumnya, sejumlah warga Ibu Kota meramaikan area luar McDonald's Sarinah untuk menyaksikan penutupan gerai ayam goreng cepat saji ini secara permanen, pada Minggu (10/5/2020) pukul 22.00 WIB.

Hal tersebut terlihat dalam akun Instagram @Mcdonaldsid yang menyiarkan langsung detik-detik penutupan gerai McDonald's yang berlokasi di pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat.

Video siaran langsung itu memperlihatkan pihak manajemen McDonald's Sarinah memberikan cenderamata kepada seorang pelanggan terakhir.

Selain itu, mereka juga melakukan penguncian pintu masuk gerai secara simbolis, sebagai tanda berakhirnya operasional restoran itu, untuk selamanya.

Selain itu, mereka juga melakukan penguncian pintu masuk gerai secara simbolis, sebagai tanda berakhirnya operasional restoran itu, untuk selamanya.

"Saat ini kita sudah sampai pada masa akhir McDonald's Sarinah Thamrin. Tempat kebanggaan kita semua, tempat memori terkumpul menjadi satu. Namun sayang kami harus pergi. Tak ada yang menyangka akan secepat ini," ujar salah seorang perwakilan manajemen McDonald's Sarinah, pada saat seremonial penutupan, Minggu (10/5/2020) malam.

Sejumlah pengunjung pun terlihat meramaikan area luar gerai untuk menyaksikan langsung penutupan restoran yang sudah beroperasi hampir 30 tahun tersebut.

Walaupun, wilayah Ibu Kota tengah memberlakukan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Pengunjung bersorak-sorai seraya mengucapkan selamat tinggal atas tutupnya restoran McDonald's pertama di Indonesia.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Indonesia mencatatkan rekor penambahan kasus positif Covid-19.

Pada Sabtu (9/5/2020) ini, tercatat penambahan 533 pasien positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir dari semua rumah sakit di Indonesia.

Dengan penambahan tersebut, maka total ada 13.645 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Berdasarkan catatan Kompas.com, ini merupakan penambahan kasus tertinggi dalam perjalanan kasus Covid-19 di Indonesia. Sebelumnya, penambahan tertinggi tercatat pada 5 Mei, yakni 484 kasus.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/14195371/pemprov-dki-diminta-telusuri-penyebab-kerumunan-saat-penutupan-mcdonalds

Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke