Ketua MPR Minta Pemerintah Buat Situs Khusus Data Penerima Bansos

Ia menyayangkan hingga kini masih banyak kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos.

"Pemerintah perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi detail skema bansos yang dapat diakses oleh publik," papar Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

"Dengan demikian memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," kata dia.

Bambang mengatakan, keberadaan situs tersebut juga akan memudahkan pemerintah mengevaluasi dan merevisi data penerima Bansos tahap pertama.

Dengan demikian, penyaluran bansos tahap kedua akan didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan maksimal.

Ia pun meminta pemeeintah terus menyosialisasikan dan memublikasikan prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka, mengingat masih minimnya informasi mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang akan didapatkan.

"Kami mendorong pemerintah (Kementerian Sosial) dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk Bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran," kata dia.

Adapun proses penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah masih mengalami kendala.

Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan, belum menerima bantuan dari pemerintah hingga saat ini.