Salin Artikel

Pemerintah: Jangan Diskriminasi Pasien Sembuh dari Covid-19

Hal seperti itu tidak boleh dilakukan pada sesama warga bangsa Indonesia.

"Jangan pernah melakukan diskriminasi terhadap pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Tidak boleh kita menolak jenazah Covid-19," kata Yuri dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (15/4/2020).

Khusus bagi penanganan jenazah pasien Covid-19, selama mengikuti protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan, maka pemakamannya terjamin keamanannya.

Yuri mengatakan, saat ini Indonesia memang sedang diuji kompakannya dalam memerangi Covid-19.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat Indonesia tidak kalah dan bisa selalu kompak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

"Tunjukkan bahwa ini adalah bukti nilai-nilai kemanusiaan kita," ujar dia.

Hingga Kamis ini sendiri, jumlah kasus positif Covid-19 belum menunjukkan adanya penurunan.

Jumlah kasus positif, yakni sebanyak 5.516. Dari jumlah itu, sebanyak 496 pasien meninggal dunia. Sementara, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 548.

Kabar baiknya, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia yang dinyatakan sembuh semakin bertambah banyak.

Data per Kamis ini menunjukkan, terdapat penambahan sebanyak 102 orang pasien sembuh dalam 24 jam terakhir.

"Penambahan sembuh 102 pasien, sehingga total menjadi 548," ujar Yuri.

Catatan pemberitaan Kompas.com, penambahan pasien sembuh pada Kamis ini merupakan yang paling banyak, setidaknya dalam sepekan terakhir.

Pada tanggal 15 April 2020 kemarin, penambahan jumlah pasien sembuh hanya sebanyak 20 orang atau sama dengan jumlah akumulatif sebanyak 446 orang.

Sementara sehari sebelumnya, bertambah 46 orang atau jumlah kumulatif 426 orang.

Adapun, tanggal 12 dan 13 April, jumlah pasien sembuh masing-masing hanya bertambah 73 dan 21 orang.

"Kita patut bersyukur akumulasi pasien sembuh DKI Jakarta sebanyak 202 pasien, di Jawa Timur 86 pasien, Sulawesi Selatan ada 42 pasien, Bali 32 pasien dan Jawa Barat 28 pasien," papar Yuri.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/16/17523271/pemerintah-jangan-diskriminasi-pasien-sembuh-dari-covid-19

Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke