Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan

Pengajar pada STIH Jentera Bivitri Susanti mengatakan, masa jabatan hakim MK mestinya tetap dibatasi dan dapat dipilih ulang sebagai mekanisme untuk mengukur kinerja para hakim MK.

"Dalam hukum tata negara, yang namanya pemilihan ulang itu tidak sekadar prosedur kosong tapi ada tujuannya bahwa seseorang punya satu kesempatan untuk diukur kinerja dan akuntabilitasnya di tengah-tengah masa jabatan," kata Bivitri dalam sebuah diskusi, Senin (14/4/2020).

Menurut Bivitri, bila masa jabatan itu dihapus maka hakim MK tidak dapat diukur kinerja dan akuntabilitasnya selama masa jabatannya.

"Apakah ada cara lain, apakah ada mekanisme lain yang secara kuat mengontrol perilakunya dan juga bagaimana kinerjanya di mahkamah konstitusi, hal ini yang harus dipertanyakan," ujar Bivtri.

Pasal 22 UU MK mengatur masa jabatan hakim konstitusi berlaku selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dalam draf revisi UU MK, ketentuan Pasal 22 tersebut dihapus. Ketentuan akhir masa jabatan hakim MK diatur lewat Pasal 23 yang menyatakan hakim MK dapat diberhentikan dengan hormat bila telah berusia 70 tahun.

Selain hilangnya pasal 22 dalam draf RUU MK, pasal lain yang menjadi sorotan ialah pasal 87 huruf c yang mengatur soal aturan peralihan.

Pasal 87 huruf c menyatakan, apabila hakim konstitusi telah berusia 60 tahun maka masa jabatannya langsung berlanjut sampai usia 70 tahun.

Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar menilai ketentuan tersebut akan menguntungkan para hakim MK yang sedang menjabat karena delapan dari sembilan hakim telah berusia 60 tahun.

"Delapan di antaranya akan diuntungkan karena semuanya akan nyambung, mungkin juga satu yang harus berhenti karena mekanisme itu tidak menguntungkan dia yaitu Yang Mulia Saldi Isra," ujar Zainal.

Sebelumnya, Zainal dan Bivitri juga mempersoalkan Pasal 15 Ayat (2) RUU Mahkamah Konstitusi yang mengatur usia minimum hakim MK adalah 60 tahun.

Ketentuan tersebut dinilai tidak rasional dan tak beralasan apalagi hingga kini belum ada naskah akademik yang melandasi ketentuan tersebut.

"Rasionalitasnya itu apa dalam arti apakah penentuan merit, kemampuan, dan integritas seseorang itu bisa diukur dengan usia? Ini untuk persoalan usia minimum hakim 60 tahun," kata Bivitri.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Kamis (2/4/2020) DPR menyepakati Revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi inisiatif DPR.

"Pertama, Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.