Salin Artikel

Pandemi Covid-19 Tak Halangi Peserta PKN Tingkat I Angkatan XLIV Belajar ke Vietnam

KOMPAS.com – Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) bukanlah penghalang bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIV untuk bisa belajar ke Vietnam.

Pelatihan tetap dilakukan sesuai rencana. Namun, kali ini para peserta menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (distance learning) akibat pandemi global yang tengah terjadi.

Meski demikian, para peserta tetap bisa mendapat penjelasan langsung dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi terkait Penguatan Sistem Pelayanan Terpadu melalui fasilitas Zoom Meeting, Selasa (31/3/2020).

Mereka juga berkesempatan menggali sejumlah info lebih lanjut seperti potensi iklim investasi di Vietnam.

Dalam pelatihan itu, Ibnu Hadi menjelaskan seputar reformasi birokrasi di Vietnam terkait daya saing bangsa, terutama bidang kesehatan.

Menurut dia, pelayanan kesehatan di Vietnam sama seperti Indonesia, yakni sudah mulai menggandeng pihak swasta.

Selanjutnya, Ibnu menjelaskan sikap pemerintah Vietnam dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Pemerintah Vietnam sejak awal kasus Covid-19 sudah melakukan penanganan-penanganan terhadap kemungkinan terburuk,” ujar dia dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan, di Vietnam masyarakat hanya boleh keluar saat kondisi mendesak atau darurat, missal membeli makanan dan bekerja ke pabrik.

“Pabrik masih berjalan. Mereka yang keluar juga tidak boleh lebih dari dua orang jika di luar tempat-tempat umum,” sambung Ibnu.

Perbatasan Vietnam dengan negara tetangga, lanjut dia, ditutup sejak Rabu (1/30/2020). Sebelumnya hanya perbatasan dengan China sekarang sudah termasuk Laos.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/16034281/pandemi-covid-19-tak-halangi-peserta-pkn-tingkat-i-angkatan-xliv-belajar-ke

Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke