Pemerintah Diminta Perhatikan Mitigasi dan Manajemen Risiko Penularan Covid-19 di Fasilitas Layanan Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi profesi pendukung upaya promotif dan preventif yang terdiri dari IAKMI, HAKLI, PAEI, PPPKMI, PAKKI, dan IAGIKMI, meminta pemerintah untuk memperhatikan mitigasi dan manajemen risiko penularan virus corona (Covid-19) di fasilitas layanan kesehatan masyarakat.

"Menyerukan pemerintah untuk selalu melakukan mitigasi risiko dan manajemen risiko dari dampak penularan Covid-19 pada area fasilitas layanan kesehatan, formal maupun informal khususnya tenaga kesehatan," kata perwakilan organisasi yang juga Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Menurut Ede, pemerintah harus menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis yang menangani pasien yang terjangkit Covid-19.

Serta, memastikan penggunaan disinfektan yang sesuai dengan standar World Health Organization (WHO).

"Pemberian gizi pekerja serta menjamin ketersediaan APD yang sesuai standar, termasuk meningkatkan pengawasan pada kegiatan desinfeksi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memperhatikan kecukupan gizi masyarakat melalui ketahanan pangan.

Ketahanan pangan yang dimaksud di antaranya kestabilan harga pangan agar bisa tetap dijangkau masyarakat.

"Diharapkan baik masyarakat maupun pemerintah setempat memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses melalui penyediaan logistik yang cukup, alur distribusi yang efisien, pengendalian harga untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat," ungkap Ede.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) wajib mengetahui kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok di daerah masing-masing, serta melakukan langkah tepat jika ada masalah.

Menteri yang akrab disapa SYL mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Selaku Ketua Harian DKP, dia mengungkapkan, tantangan pemenuhan kebutuhan pangan semakin kompleks sehingga perlu kebijakan yang tepat.

Saat ini, berbagai kondisi seperti anomali perubahan iklim, terjadinya beberapa bencana alam di Indonesia, serta penyebaran virus coronoa (COVID-19) perlu menjadi perhatian serius.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan menetapkan strategi mitigasi agar tidak berdampak terhadap penyediaan pangan nasional.

“Dalam situasi ini, 267 juta jiwa masyarakat harus dapat dijamin pemenuhan kebutuhan pangannya,” tambahnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/3/2020).