Pemerintah Diminta Tiru Inggris Tangani Kelangkaan APD di Tengah Pandemi Covid-19

Salah satu yang disoroti adalah terkait ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

Dewan Guru Besar FK UI meminta pemerintah memastikan ketersediaan APD cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah.

"Ketersediaan APD yang cukup sangat penting dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk para tenaga medis," kata Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran FK UI, Siti Setiati, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

"Bila APD tidak tersedia cukup, ditakutkan akan berdampak buruk bagi tenaga kesahatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan di Indonesia," lanjutnya.

Siti mengatakan, pihaknya paham bahwa pemerintah baru-baru ini mendistribusikan ratusan ribu APD ke fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Namun, ia mengingatkan, suplai dan kebutuhan APD selama pandemi Covid-19 adalah hal yang dinamis.

Siti pun meminta pemerintah Indonesia belajar dari negara lain untuk menangani kasus kekurangan APD.

Ia mencontohkan, di Inggris, kelangkaan APD membuat tenaga kesehatan, termasuk dokter di negara tersebut, mengancam untuk tidak melanjutkan tugas mereka.

Hal ini lantas direspons cepat oleh National Health Service United Kingdom (NHS UK) atau program layanan kesehatan di Britania Raya.

NHS UK pun menyediakan nomor telepon hotline yang aktif 24 jam sehari untuk pelaporan kelangkaan APD. Pelaporan juga dapat dilayangkan juga melalui email.

Dalam surat pernyataannya, NHS UK menyediakan layanan antar dan dukungan penyediaan APD 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Hal ini dilakukan untuk memastikan staf medis dalam kondisi aman.

Dalam satu hari, NHS UK mengirimkan 2,6 juta masker medis dan 10.000 hand sanitizer ke fasilitas pelayanan kesehatan di London saja.

APD bahkan juga disediakan untuk praktik klinik mandiri, dokter gigi, apotik, panti asuhan, hingga panti jompo.

"Indonesia dapat belajar dari kejadian yang ada di negara lain. Hal ini penting demi tersedianya APD yang cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah," ujar Siti.

"RS swasta perlu juga diberikan akses untuk membeli APD dengan harga yang pantas," katanya lagi.