Salin Artikel

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

"Partai Gerindra tentunya bersyukur terhadap survei yang menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada kinerja Pak Prabowo sehingga menyebabkan Pak Prabowo masih terpopuler di antara yang lain," ujar Dasco kepada wartawan, Minggu (23/2/2020).

Meski demikian, Dasco mengatakan, hasil survei tersebut terlalu dini untuk dijadikan pijakan. Sebab, kata Dasco, Pilpres 2024 masih sangat jauh.

"Oleh karena itu, hasil survei ini bukan menjadi patokan. Tetapi, hasil survei ini hanya menjadi pemicu semangat bagi Partai Gerindra di seluruh Indonesia untuk bekerja lebih baik lagi bagi rakyat Indonesia," lanjut dia.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi untuk Pilpres 2024.

Itu merupakan hasil survei Indo Barometer yang dirilis di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyatakan, hasil itu didapat bila Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum berubah sehingga Presiden Joko Widodo tak bisa mencalonkan kembali.

Dalam survei tersebut, ada 22 nama selain Jokowi yang disimulasikan dalam survei sebagai capres pada pilpres.

"Prabowo Subianto unggul (22,5 persen), kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (14,3 persen), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno (8,1 persen)," ujar Qodari saat memaparkan hasil surveinya.

Selanjutnya, pada posisi keempat disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (7,7 persen), posisi kelima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (6,8 persen), posisi keenam Wakil Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (5,7 persen), dan posisi ketujuh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (3,3 persen).

Berikutnya, di posisi kedelapan ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (2,6 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (2,5 persen), Menko Polhukam Mahfud MD (1,6 persen), dan Ketua DPR Puan Maharani (1 persen).

"Sementara itu, nama lainnya di bawah 1 persen. Tidak akan memilih atau rahasia atau belum memutuskan atau tidak tahu atau tidak jawab 21,7 persen," lanjut Qodari.

Survei nasional ini dilaksanakan pada 9–15 Januari 2020 di 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden serta margin of error sebesar 2,83 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/24/05442371/gerindra-bersyukur-elektabilitas-prabowo-tertinggi-pada-pilpres-2024-tetapi

Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke