MAKI Desak KPK Lebih Gencar Tangani Kasus Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) optimistis dapat mendesak pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendorong adanya tersangka baru dalam kasus dugaan suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Desakan itu dilakukan MAKI melalui gugatan praperadilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan.

 "Ya kita serahkan kepada yang mulia hakim. Paling tidak kita optimis mendorong KPK untuk lebih gencar lagi pada penanganan perkara ini," ujar Kuasa hukum MAKI Rizky Dwi Cahyo Putra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kompas.com, Jumat (14/2/2020) sore.

Dalam kesimpulan sidang, hakim tunggal Ratmoho menerima berkas kesimpulan dari pemohon, pimpinan KPK sebagai pemohon dan dewan pengawas sebagai turut pemohon.

Ketiga berkas kesimpulan diserahkan ke hakim tanpa dibacakan. Adapun putusan permohonan praperadilan tersebut akan diputuskan pada Senin (17/2/2020) siang.

Rizky meyakini putusan nanti akan sesuai keinginan MAKI agar KPK menetapkan tersangka baru, yakni Sekjend PDI-P Hasto Kristiyanto dan advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah dalam kasus dugaan suap Wahyu Setiawan.

"Masuk ke kesimpulan kita bahwa setidak-tidaknya kita menuntut KPK segera menetapkan tersangka, paling tidak Doni Tri (Istiqomah) yang sudah jelas terbukti dan sudah dipublish berita media bahwa dia benar menyerahkan uang sejumlah Rp 400 juta kepada Wahyu Setiawan," ucap Rizky.

"(Hasto) termasuk pengembangan (penetapan tersangka baru)," tambah dia.

Diketahui, MAKI melayangkan gugatan terhadap pimpinan dan dewan pengawas KPK.

Dalam gugatan tersebut, MAKI juga meminta supaya KPK mengambil langkah agar Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI-P Hasto Kristiyanto dan advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Terdapat tiga poin dasar yang jadi alasan gugatan tersebut.

Pertama, KPK dinilai tidak menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dan melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru atau lain dalam bentuk tidak pernah memanggil dan memeriksa sesorang sebagai saksi.

Kedua, KPK tidak menetapkan tersangka baru atas seseorang lainnya dengan alasan kekebalan profesi, padahal KPK pernah menetapkan tersangka dari profesi advokat yaitu Federich Yunadi dan Lucas.

Ketiga, KPK dinilai tidak menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengembangkan dan melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yaitu dalam bentuk gagal dan batalnya penggeledahan di kantor pusat sebuah partai politik.