Salin Artikel

Mahfud: Pak Jokowi Bilang, Jangan Pandang Bulu kalau Ada Orang Istana Terlibat

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan kerja sama berbagai pihak guna menyelesaikan persoalan ini hingga ke akarnya.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat bertandang ke Menara Kompas di Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Kamis (30/1/2020) sore.

Awalnya, Mahfud membahas soal kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam upaya menata birokrasi serta memberantas praktik korupsi di perusahaan pelat merah.

“Jadi, kalau agak terlambat masalah birokrasinya, ditata. Di situ juga banyak yang tersandera oleh kasus. Birokrasi ini kalau diperbaiki, menggeliat semua,” kata Mahfud.

“Seperti sekarang ini kan Erick Thohir ini sebenarnya bagus kan. Dia sekarang sudah mulai diserang. Disebut ikut terlibat apalah. Nah, orang yang menyerang ini diduga orang yang takut kalau ini dibongkar,” ucap dia.

Oleh karena itu, lanjut Mahfud, beberapa waktu lalu Erick sempat menyambangi kantornya untuk berkoordinasi terkait kasus dugaan korupsi di Jiwasraya dan Asabri.

Dalam pertemuan tersebut, Erick membawa sejumlah dokumen.

Mahfud kemudian mempelajari dokumen itu untuk mengetahui di mana saja letak kesalahan dan bagaimana seseorang melakukan perbuatan haram tersebut.

“Dari sudut itu, saya tahu juga bahwa Erick Thohir sungguh-sungguh dengan itu (memberantas korupsi). Tetapi, karena sudah banyak penyakit di bawah, diserang balik kan dari dalam, dari kelompok mereka yang akan terkena ini. Ini persoalannya,” ujar dia.

“Korupsi itu (ibaratnya) kalau Anda buka satu (sarang), seperti tawon, koruptor-koruptor lainnya datang menyerang. Memang susah ini, jadi kita sambil nyari jalan, sambil memperbaiki. Istilahnya sambil berlayar menambal yang bocor,” kata Mahfud. 

Ia juga mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.

Bahkan, ia mengaku mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk berbicara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak ragu dalam menegakkan hukum.

Demikian juga bila ada pihak tertentu yang mengaku kenal dekat dengan presiden dan  terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mahfud meminta KPK untuk menindaknya.

"Kalau Jiwasraya dan Asabri itu, Pak Jokowi mengatakan begini, 'Pak Mahfud, saya mengikuti juga'. Bahwa ada orang berspekulasi bahwa ini permainan orang-orangnya Pak Jokowi ini, ini dulu untuk biaya kampanye, macam-macam. 'Pak Mahfud ini tolong di-clear-kan, pokoknya semua ditindak agar jelas siapa yang main," ucap Mahfud. 

"Kalau ada orang Istana ambil saja tanpa pandang bulu, kalau ada orang ngaku dekat saya, silakan saja ambil. Jangan ditutup-tutup pengadilan'," kata Mahfud sembari menirukan perintah Jokowi. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/20243941/mahfud-pak-jokowi-bilang-jangan-pandang-bulu-kalau-ada-orang-istana-terlibat

Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke