SBY Duga Ada Niat Jatuhkan Pejabat saat Wacana Awal Pembentukan Pansus Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melarang anggota DPR dari partainya ikut berpikir bahwa pembentukan panitia kerja (panja) terkait kasus Jiwasraya bertujuan untuk menjatuhkan sejumlah pejabat negara.

"Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI dengan tegas saya larang untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Itu salah besar (ikut-ikutan)," tulis SBY seperti dikutip dari catatan yang diunggah melalui akun Facebook-nya, Senin (27/1/2020).

SBY mengatakan, saat kasus Jiwasraya makin ramai dibicarakan, DPR mewacanakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas.

Bahkan, kata SBY, menurut sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat, kalangan dari partai koalisi pendukung pemerintah juga menggebu-gebu untuk membentuk Pansus.

"Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus," tutur Presiden keenam RI itu.

SBY mengaku melakukan penggalian lebih lanjut tentang alasan pihak-pihak yang semula ingin ada pansus.

Hasilnya membuat ia terkejut karena ada niat untuk membidik dan menjatuhkan sejumlah tokoh dalam kasus Jiwasraya, yakni Menteri BUMN sebelumnya Rini Soemarno, Menteri BUMN saat ini Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Presiden Joko Widodo.

"Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini," kata SBY

"Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," ujar dia.

Menurut SBY, belum tentu benar nama-nama yang sering disebut di publik tersebut pasti terlibat dan bersalah.

SBY mengatakan, secara pribadi ia mengenal ketiganya sebagai sosok kompeten dan mau bekerja keras.

Oleh karena itu, kata dia, dalam masalah ini prinsip yang harus diterapkan adalah jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum terbukti.

"Kalau tingkat Presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu," kata dia.

Sebelumnya, Komisi VI dan XI DPR telah memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya tetap ingin membentuk pansus untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Demokrat maunya Pansus," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Syarief mengatakan, Demokrat masih berupaya membentuk Pansus, karena keberadaan Panja tidak sekuat Pansus.

Namun, suara mayoritas di DPR tidak mendukung untuk dibentuknya Pansus. "Ya kita lagi berupaya, tapi kita sadar memang, kita kan anggotanya jumlahnya kecil. Secara politis koalisi pemerintah lebih kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, apabila komisi-komisi di DPR tetap menjalankan Panja, tak menutup kemungkinan Partai Demokrat akan mengajukan hak interpelasi atau hak angket.

"Tapi kalau mereka tetep jalan ya lihat saja, mungkin dalam perjalanan bila perlu kita bikin hak interpelasi atau angket," pungkasnya.