Mendagri Sebut Pertanian Salah Satu Prioritas Pembangunan 2019-2024

"Pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi Indonesia. Sehingga pembangunan ekonomi 2019-2024 tetap memperkuat sektor pertanian," ujar Tito saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Pembangunan Ekonomi di Jakarta, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Senin (27/1/2020).

Menurut Tito, kelima prioritas pembangunan tersebut menyoal tranformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi berdaya saing manufaktur dan jasa modern.

Namun, kata dia, transformasi ini harus dilakukan tanpa meninggalkan sektor pertanian.

Lebih lanjut, Tito juga mengingatkan berbagai potensi pertanian yang dimiliki Indonesia.

"Masyarakat Indonesia yang ada di perdesaan masih berbasis pada pertanian, apakah negara agraris harus lari ke jasa modern tentu tidak. Dan potensi baik SDA dan sumber daya manusia (SDM) tersedia semuannya", tutur Tito.

Tito mengatakan, Indonesia memiliki berbagai karakteristik potensi pertanian, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, bahkan lahan gambut yang berpotensi sebagai lumbung pangan.

Dia menegaskan perlu adanya grand desain pembangunan pertanian dalam memetakan karakteristik lahan yang dibangun dari kebijakan strategis melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

"Pemerintahan pusat dan daerah harus punya empat persamaan persepsi dalam merealisasikan kerja sama ke depan," kata Tito.

Keempatnya yakni, pertama, pencapaian target pembangunan nasional bidang pertanian melalui sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program.

Kedua, melakukan koordinasi teknis pembangunan pusat dan daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Ketiga, mengoptimalkan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan sektor pertanian melalui sinergi kebijakan sektor pertanian antar perangkat daerah.

Lalu, keempat, kebijakan, rencana, dan program diinternalisasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan dukungan APBD.