Koalisi Masyarakat Minta DKPP Telusuri Dugaan Pelanggaran Etik Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan juga harus dilihat dari segi dugaan pelanggaran kode etik.

Koalisi Masyarakat Sipil tersebut terdiri dari KoDe Inisiatif, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, berpandangan bahwa ada kemungkinan Wahyu Setiawan juga melanggar kode etik.

"Kasus ini juga harus dilihat sampai pada kode etik penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Ada potensi pelanggaran etik demi menjaga moralitas penyelenggara pemilu," kata peneliti KoDe Inisiatif Ihsan Maulana melalui keterangan tertulis, Kamis (9/1/2020).

Seperti diketahui, Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.

Jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menindaklanjuti.

Menurut Ihsan, hal itu perlu dilakukan dalam rangka menjamin integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Hal ini bukan hanya untuk melakukan pemberhentian kepada anggota KPU yang terbukti bersalah, tetapi juga untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu betul-betul berintegritas," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun berharap pergantian pejabat dapat segera dilakukan agar tidak menganggu proses Pilkada 2020.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran Pilkada 2020, KPU juga diminta berkonsolidasi dengan jajarannya di daerah maupun penyelenggara pemilu lainnya.

"Penyelenggara khususnya KPU perlu melakukan konsolidasi terhadap penyelenggara pemilu lain, baik di tingkat pusat dan daerah supaya penyelenggaraan pilkada di 2020 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan," tutur dia.

Diberitakan, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Rabu (8/1/2019) kemarin.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, Wahyu ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memulai penyidikan usai OTT yang menjerat Wahyu.

"Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Sebagai penerima, WSE (Wahyu Setiawan) Komisioner Komisi Pemilihan Umum," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina.

Kemudian, politisi PDI-P Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful.

Dua nama terakhir disebut Lili sebagai pemberi suap. Sementara Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap.