Politisi Demokrat Nilai Kasus Jiwasraya Skandal Terbesar Setelah BLBI

Bahkan, Diri Irawadi menilai bahwa kasus Jiwasraya jadi skandal terbesar setelah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pasalnya, dalam kasus ini Jiwasraya meminta dana talangan yang jumlahnya mencapai Rp 32 triliun.

"Saya ingin mengatakan kasus Jiwasraya skandal industri asuransi terbesar, salah satu skandal terbesar di Indonesia setelah BLBI. Yang mana minta dana talangan 32 triliun," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Didi mengatakan, masalah Jiwasraya bukan baru-baru ini saja terjadi. Kasus tersebut bermula sejak terjadinya krisis moneter 1998.

Saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masalah ini sempat membaik.

Akan tetapi, dia mengatakan bahwa kemudian muncul kembali yang puncaknya adalah pada kisaran tahun 2018 hingga 2019.

Meski begitu, menurut Didi, saat ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya ini, melainkan mencari solusi penyelesaian.

"Persoalan bukan menyalahkan siapa-siapa, pemerintah Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan sebelumnya, tapi harus ada penyelesaian suatu proses penyelidikan ini," ujar anggota DPR Komisi XI itu.

Didi menyebutkan, persoalan ini tidak hanya cukup sebatas diserahkan pada pihak kepolisian. Dia menilai, perlu pula peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung.

Ia juga menilai bahwa penting pembentukan panitia khusus (pansus) DPR untuk mengusut persoalan ini.

"Jadi Demokrat dan pemerintah SBY siap buka-bukan seluas-luasnya dan saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDIP juga sama, supaya tidak saling tuding kita buka di pansus," kata Didi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12).

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum.