Teten Masduki: Tahun 2020 Diusahakan Tidak Ada Impor Cangkul

Menurut Teten, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi persoalan impor cangkul.

"Pak Presiden sudah meminta untuk tahun depan diusahakan tidak impor lagi. Dan kami sudah mengkoordinasikan perajin-perajin logam di berbagai daerah, terutama di Jawa, " ujar Teten usai menghadiri pembukaan acara Gerakan Warung Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Kemudian, soal bahan baku, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan pihak PT Krakatau Steel.

Teten menjelaskan, kebutuhan cangkul secara nasional tercatat mencapai 10 juta cangkul.

Data tersebut, kata dia, berdasarkan catatan dari Kementerian Perindustrian.

"Ya kebutuhannya sekitar 10 juta cangkul. Ya itu selain cangkul, ada juga alat pertanian sederhana yang diperlukan di perkebunan sawit, perkebunan hutan tanaman industri (HTI), untuk pertanian masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur," ujar Teten.

Sementara itu, saat ini produksi cangkul oleh UMKM yang ada di Indonesia tercatat sebesar 3 juta cangkul.

Akan tetapi, lanjut Teten, setelah ditelusuri lebih lanjut, kemampuan produksi cangkul dalam negeri pun mampu mencapai 10 juta cangkul.

"Setelah kami inventarisasi, kemampuan kita sebenarnya jabar bisa 4 juta cangkul dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Tengah bisa 3 juta cangkul dan dari Jawa Timur bisa 3 juta cangkul," ucapnya.

Hanya saja, Teten mengatakan ada kendala soal sumber bahan baku yang tidak terhubung dengan produsen dan persebaran perajin cangkul yang saling terpencar jauh.

"Namun, kemarin kami sudah membicarakan soal bagaimana (solusi) distribusi bahan baku. Kalau pembaiyaan enggak sulit. Karena ini marketnya sudah ada dan BRI juga menyatakan mau membiayai," tutur Teten.

"Jadi intinya kita sudah siap memproduksi. Memang ada yang masih peralatan sederhana tapi ada juga yang telah memakai permesinan modern. Jadi untuk kualitas tidak kalah, " kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2019 Indonesia telah mengimpor cangkul dengan total berat impor mencapai 292.444 kilogram (292 ton).

Impor yang berasal dari China dan Jepang tersebut secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 106.127 dollar AS atau setara dengan Rp 1,49 miliar (kurs: Rp 14.000 per dollar AS).

Berdasarkan data BPS tersebut dirinci, sebagian besar impor tersebut berasal dari China dengan total berat mencapai 292.437 kilogram (292,43 ton) dengan nilai 106.062 dollar AS. Selain itu, ada pula impor cangkul dari Jepang dengan berat total 7 kg dengan nilai 65 dollar AS.

Secara historis, impor cangkul dari China cenderung mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif.

Namun demikian, dari tahun 2017 ke 2018, total nilai impor cangkul mengalami peningkatan drastis hingga 4.000 persen dari 794 dollar AS menjadi 33.889 dollar AS.

Adapun pada 2015, nilai impor cangkul dari China ke Indonesia sebesar 6.589 dollar AS, kemudian meningkat menjadi 187.064 dollar AS di tahun 2016, dan merosot tajam jadi 794 dollar AS di tahun 2017.

Adapun di tahun-tahun sebelumnya, impor cangkul dari Jepang belum terjadi dan baru dilakukan tahun ini.

Namun demikian, dari tahun 2017 ke 2018, total nilai impor cangkul mengalami peningkatan drastis hingga 4.000 persen dari 794 dollar AS menjadi 33.889 dollar AS.

Adapun pada tahun 2015, nilai impor cangkul dari China ke Indonesia sebesar 6.589 dollar AS, kemudian meningkat menjadi 187.064 dollar AS di tahun 2016, dan merosot tajam jadi 794 dollar AS di tahun 2017.

Adapun di tahun-tahun sebelumnya, impor cangkul dari Jepang elum terjadi dan baru dilakukan tahun ini.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat heran akan impor cangkul.

Jokowi menyayangkan kenapa barang sejenis cangkul yang dapat diproduksi di Indonesia saja masih harus didatangkan dari luar negeri.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebab, kendati barang impor lebih murah, dari sisi penyediaan lapangan kerja, impor merugikan. Impor akan melambatkan pertumbuhan lapangan kerja.

Jokowi pun meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri daripada barang impor.