MK Dinilai Tetap Perhatikan Hak Eks Koruptor dalam Putusannya

Pasalnya, limitasi waktu yang diputuskan MK bagi eks napi koruptor, dianggap tidak menghilangkan hak mereka sebagai warga negara untuk dipilih kembali di kemudian hari.

“MK ini kan sudah mengkaji semua keputusan yang dibuat. Apalagi mereka kolektif, mencermati dari berbagai aspek dan legal standingnya pasti mereka mempunyai alasan kuat,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Kamis (12/12/2019).

Ia pun berharap, putusan ini dapat memperkuat wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya sempat ingin melarang eks koruptor mencalonkan diri.

Meskipun pada akhirnya peraturan yang dibuat KPU tidak memuat pasal larangan itu.

“Itu karena penyelenggara tidak punya otoritas kuat melarang mantan napi, namun berbeda dengan MK tentu saja bisa membatasi kuruptor nyalonin diri pada pilkada,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Selanjutnya, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seoranh mantan napi.

Terakhir, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.