Salin Artikel

Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

CILEGON, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian pabrik baru polyethylene PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019).

Jokowi memprediksi, dengan berdirinya pabrik ini Indonesia perlahan bisa mengurangi ketergantungan pada impor bahan-bahan Petrokimia.

"Feeling saya, 4-5 tahun lagi, kita tidak lagi impor bahan-bahan petrokimia," kata Jokowi saat memberi sambutan.

Jokowi mengungkapkan, masalah kronis yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir adalah defisit transaksi berjalan serta defisit neraca perdagangan.

Defisit ini disebabkan karena Indonesia terlalu tergantung pada impor.

"Karena barang yang kita produksi di dalam negeri bahan bakunya kebanyakan masih impor. Termasuk di dalamnya yang paling besar adalah petrokimia, dan yang namanya impor minyak dan gas," ujarnya.

Oleh karena itu, Jokowi sangat senang saat diundang untuk meresmikan pabrik ini. Ia berharap perusahaan lain juga membangun pabrik serupa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi yang bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku.

"Kita mengharap kare impor kita di petrokimia masih besar, investasi penanaman modal terus menerus di bidang ini harus kita berikan ruang, agar nantinya impor petrokimia stop, dan kita ekspor," kata dia.

Pabrik petrokimia ini adalah pabrik kedua yang didirikan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon. Pabrik ini memiliki kapasitas 400 ribu ton per tahun, sehingga menjadikan total keseluruhan kapasitas kedua pabrik 736 ribu ton.

Adapun proyek dari perusahaan milik taipan Prajogo Pangestu ini bernilai 380 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5,32 triliun.


https://nasional.kompas.com/read/2019/12/06/12330151/jokowi-prediksi-dalam-5-tahun-pemerintah-tak-lagi-impor-bahan-petrokimia

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke