Salin Artikel

Indonesia Diharapkan Mulai Kaji Penggunaan Teknologi Pungut Hitung untuk Pemilu Masa Depan

"Kami berharap setiap pihak untuk mengkaji sejauh mana potensi penerapannya serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan secara matang sebelum mengadopsi teknologi tertentu dalam Pemilu," kata Heroik dalam diskusi bertajuk "Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung untuk Indonesia" di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Heroik menyatakan, teknologi pungut hitung pada dasarnya bermacam-macam, seperti Direct Recording Electronic, Electronic Ballot Printer, E-Pens, Internet Voting hingga E-Recap.

"Kami tidak mendesak penggunaan perangkat teknologi tertentu melainkan untuk lebih mendesak dilakukan kajian dan persiapan matang sebelum menerapkan teknologi Pemilu tertentu," katanya.

Sementara itu, peneliti Perludem lainnya, Nurul Amalia Salabi, menyatakan, ada sejumlah aspek pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan teknologi untuk mendukung Pemilu.

Mulai dari proses uji coba hingga pengakuan dari masyarakat untuk KPU bahwa teknologi yang terpilih bisa dipercaya.

"Artinya teknologi pungut hitung tidak serta merta langsung diterapkan di tingkat nasional tapi bisa juga mulai bertahap," kata dia.

Selain itu, penggunaan teknologi pungut hitung harus didukung regulasi yang memadai dan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

Sehingga, penyelenggara Pemilu harus komunikatif hingga perlunya mekanisme audit yang disepakati seluruh pihak.

Ia menyatakan teknologi pungut hitung bisa ditujukan untuk menyelesaikan masalah kepemiluan, menciptakan efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan inklusivitas.

Namun, penerapannya bisa menjadi masalah jika tidak semua prinsip penerapan teknologi pungut hitung ditaati dan dipersiapkan dengan baik.

"Oleh karena itu, sebelum menerapkan teknologi pungut hitung, penting untuk melakukan pengkajian yang mendalam dan persiapan yang sangat matang," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/15151521/indonesia-diharapkan-mulai-kaji-penggunaan-teknologi-pungut-hitung-untuk

Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke