Sebut Pilkada Langsung Sangat Mahal, Kemendagri: Anggaran Daerah Bisa Habis Setelah Pemilihan

Tak hanya itu, kepala daerah pun kesulitan menjalankan visi-misi pemerintah pusat karena dana terpakai separuh untuk pilkada, ditambah biaya rutin 75 persen yang tidak bisa diganggu gugat.

"Hampir 70-75 persen habis untuk rutin. Sisa 25 persen untuk belanja modal. Bisa dibayangkan jika pilkada langsung seperti apa," ujar Akbar saat membuka acara pemaparan hasil survei evaluasi Pemilu 2019 oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) di Gedung LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).

Ia menyebutkan, anggaran daerah bisa terpakai 40-45 persen untuk pilkada sehingga ada beberapa kepala daerah yang mengungkapkan kepadanya bahwa dua hingga tiga tahun setelah pilkada sulit mengimplementasikan visi dan misi pemerintah pusat.

"Beberapa kepala daerah bilang jika setelah melaksanakan pilkada yakni sekitar dua hingga tiga ahun itu, APBD itu sulit untuk terjemahkan visi misi pemerintah, karena anggaran habis," tutur Akbar.

Sementara itu, lanjut dia, anggaran yang dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah pun besar.

Rata-rata paslon yang mengikuti pilkada harus menyiapkan dana sekitar Rp 20 miliar.

"Untuk paslon itu sendiri mungkin rata-rata minimal sekitar Rp 20 miliar habis untuk pilkada," tambah Akbar.

Informasi tersebut ia dapatkan dari sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.

Menurut Akbar, mereka menganggap anggaran daerah yang terkuras gara-gara pilkada bisa dihindari jika penyelenggaran pilkada tidak lagi dibuat langsung.

"Saat kami minta informasi dari sejumlah kepala daerah, sejumlah aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, ada dampak positif jika pilkada tidak dilaksanakan secara langsung," katanya.

"Salah satunya menghindari hal yang terjadi saat pilkada langsung, yang mana anggaran daerah harus terkuras," lanjut Akbar.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian, mengatakan salah satu alasan dirinya mengusulkan evaluasi pilkada secara langsung adalah karena biaya politik yang tinggi.

Tito menjelaskan, biaya politik mahal itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi. Tito mengatakan, tidak ada yang gratis dalam pilkada langsung.

Ia mencontohkan, seorang calon bupati bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 miliar untuk ikut pilkada.

"Untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak berani," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019) lalu.