Salin Artikel

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebelumnya menjadi satu-satunya kementerian yang tidak menjalankan rekomensasi Ombudsman.

"Karena sekarang menterinya baru dan terkenal milenial, responsif, tanggap, tentu kami punya keyakinan bahwa Pak Menteri punya political will, punya komitmen juga dalam rangka menjaga kepatuhan institusi ini pada penilaian yang diberikan," kata Ninik di Gedung Ombudsman, Rabu (20/11/2019).

Ninik menuturkan, pada 2018 terdapat tiga rekomendasi yang diserahkan Ombudsman kepada Kemenristek Dikti. Namun rekomendasi tersebut tak dijalankan sama sekali.

Rekomendasi tersebut salah satunya terkait dengan temuan maladministrasi dalam penanganan dugaan plagiat karya ilmiah oleh Rektor Universitas Halo Oleo Muhammad Zamrun Firihu.

Kasus dugaan plagiasi itu kemudian kembali terjadi dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. Kejadian yang berulang itu, dinilai karena Kemenristek Dikti tak menjalankan rekomendasi Ombudsman untuk membuat aturan mengenai penyelesaian kasus plagiasi yang dilakukan rektor.

"Artinya betapa penting rekomendasi Ombudsman ini ditindaklanjuti sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kalau ada rektor dari sebuah perguruan tinggi diduga melakukan plagiasi," ujar Ninik.

Ninik pun mengingatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Seperti diketahui, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah berganti nama menjadi Kementerian Riset dan Teknologi.

Adapun sektor pendidikan tingggi yang dahulu ditangani Kemenristekdikti kini menjadi tanggung jawab Kemendikbud.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/19103831/nadiem-diminta-lebih-responsif-terhadap-rekomendasi-ombudsman

Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke