Pengamat: Nasdem Ngambek Politik, Tak Puas terhadap Susunan Kabinet

Hal ini membuat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bermanuver dengan bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

"Saya perhatikan sepertinya ada permintaan secara spesifik Nasdem yang tak bisa terpenuhi," ujar Jerry saat dihubungi wartawan, Kamis (31/10/2019).

Menurut Jerry, tak menutup kemungkinan Partai Nasdem tidak merasa puas dengan susunan Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, ada sejumlah jabatan menteri yang saat ini tidak lagi dipegang oleh kader Partai Nasdem, yakni Menteri Perdagangan dan Jaksa Agung.

Pada periode lalu, Menteri Perdagangan dijabat oleh Enggartiasto Lukita dan Jaksa Agung oleh Muhammad Prasetyo. Keduanya merupakan politisi Partai Nasdem.

Indikator lain yakni bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah.

Bahkan, setelah pelantikan Presiden Jokowi pada Minggu (20/11/2019) lalu, Surya Paloh sempat melontarkan sinyal menjadi oposisi.

Saat itu, kabar Partai Gerindra akan masuk ke dalam kabinet juga tengah menguat.

Kabar ini terbukti benar ketika Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Apakah Kementerian Perdagangan dan Jaksa Agung bukan lagi dari internal partai Nasdem ataukah masuknya Prabowo, itu memengaruhi sudut pandang Surya Paloh," kata Jerry.

"Saya istilahkan Nasdem 'ngambek politik'. Padahal, mereka punya tiga menteri di kabinet yakni Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Mustafa Kamal mengatakan, PKS menghormati sikap politik Partai Nasdem yang berada di dalam pemerintahan.

Sementara itu, PKS memilih menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, ia menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.