Perindo dan PSI dapat Wamen, Ini Kata Sekjen PBB

Padahal, sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, ketiga partai itu sama-sama tak lolos ke DPR.

Namun Ferry tak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo memberi perlakuan berbeda kepada PBB yang tak mendapat jatah wakil menteri.

Ia mengatakan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga tak ada satu pihak pun yang bisa mengintervensi.

"Terlepas Perindo sama PSI dapat itu bukan urusan kami. Itu kan haknya Pak Jokowi," ujar Ferry melalui sambungan telepon, Minggu (27/10/2019).

Ia menambahkan, PBB juga tak pernah menyodorkan nama ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, untuk dijadikan menteri meski kapasitasnya tak diragukan di bidang hukum.

Meski demikian, ia tak memungkiri ada beberapa pihak di Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menyarankan agar Yusril membantu Presiden Jokowi di sektor hukum.

"Sama sekali enggak ada (menyodorkan Yusril). Tapi sounding dari pihak tim (hukum) mungkin ada. Tapi kami sendiri enggak pernah menyodorkan Pak Yusril," ujar Ferry.

"Kami tunjukan kerja saja. Kami tunjukan perbuatan saja. Kami tunjukan itikad baik kami saja. Dan Pak Jokowi tahu persis langkah Pak Yusril dengan PBB ini untuk memenangkan beliau itu semua atas perintah Pak Jokowi," lanjut dia.

Diketahui, PSI dan Perindo mendapat jatah wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Wakil Sekjen sekaligus putri Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo kini menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sedangkan politisi PSI Surya Tjandra menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kedua partai itu diketahui tak lolos ke DPR.