Jabatan Wakil Menteri, Solusi Jokowi untuk Bagi-bagi Kursi?

Sebagian berasal dari profesional di bidangnya, tetapi ada juga yang berasal dari partai politik.

"Mengenai Wamen jadi sebetulnya sudah selesai (disusun). Wamen itu sudah selesai. Ada dari partai ada juga dari profesional," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Jokowi belum mau mengungkap kementerian apa saja yang akan mendapat wamen dan berapa jumlahnya.

Namun, Jokowi menyebut bisa saja ada kementrian yang mendapat jatah lebih dari satu wamen.

"Saya berikan contoh, misalnya di BUMN, kalau menterinya membutuhkan wamen sampai 3 dan itu diperlukan. Kita tahu BUMN kita ada berapa, 140-an BUMN, 140-an perusahan. Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu perlu pengawasan perlu dikontrol, perlu cek, kalau memang diperlukan itu ya enggak apa-apa," kata dia.

Jokowi berharap, kehadiran wamen ini betul-betul membantu menterinya.

Menjaga keseimbangan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut jumlah wakil menteri yang akan mengisi kabinet sudah ditetapkan.

Begitu juga kementerian yang akan mendapatkan jatah wamen sudah diputuskan.

Namun, masih ada kalkulasi terkait nama-nama yang akan dipilih sebagai wakil menteri.

"Lagi dibicarakan tadi, lagi dihitung-hitung bukan jumlahnya, tapi menghitung asalnya darimana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," kata Moeldoko.

Ia pun mengakui jatah wakil menteri ini untuk menampung kelompok-kelompok pendukung Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 yang belum terwadahi.

"Menjaga keseimbangan, ini kan ada (kelompok) sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada," kata dia.

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjamin bahwa kursi wakil menteri nantinya tidak akan sebanyak pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kita sedikit. Jaman Pak SBY dulu kan sampai 18 (Wamen)," kata Pratikno

Jika menilik ke susunan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, memang ada sejumlah kelompok pendukung yang belum mendapatkan jatah.

Kalangan Nahdlatul Ulama misalnya, sudah menyuarakan protes karena merasa tak ada perwakilannya di kabinet.

Sementara itu, dari partai politik, yang masuk ke kabinet saat ini hanya ada parpol pemilik kursi di DPR.

Padahal, ada lima parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tak lolos ke Senayan, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan yang sudah mendapat jatah satu menteri belum puas.

Meski mengaku bersyukur, Sekjen PPP Arsul Sani tak ragu untuk meminta jatah kursi wakil menteri kepada Jokowi.

Arsul mengatakan, partainya punya kader yang cocok dan mumpuni untuk duduk di kursi tersebut.

"Paling-paling kalau teman-teman di PPP kemudian ingin, wah kok cuma dapet satu (kursi), ya saya bilang kita mohon lagilah. Minta lagi sama Pak Jokowi kalau ada posisi wamen ya dibagi juga," ujar Arsul.

Jika boleh berharap, PPP ingin mendapat kursi wakil menteri agama. Pada kabinet kerja lalu, kursi menteri agama memang diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin, kader dari partai berlambang ka'bah itu.

Namun, di kabinet saat ini Jokowi justru memilih Purnawirawan Jenderal TNI Fachrul Razi sebagai menteri agama.

"Barangkali kalau Pak Jokowi berbaik hati nanti diberi wakil menteri agama kalau memang ada wakil menteri dan di situ juga ada ya kita berterima kasih," ucap Arsul.

Bagi-bagi jabatan

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai wajar jika pengadaan posisi wakil menteri (wamen) di sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju dianggap sebagai ajang bagi-bagi jabatan untuk parpol pengusung, pendukung, dan tim sukses Jokowi-Maruf.

“Kalau kemudian ada persepsi bagi-bagi jabatan ya wajar saja," kata Hendri saat dihubungi, Kamis (24/10/2019) malam.

Hendri melihat, posisi wakil menteri sejak dulu sebetulnya banyak diperuntukkan untuk PNS karier.

Tujuannya murni membantu tugas menteri. Sebab, sejumlah kementerian memiliki beban kerja yang sangat banyak dan luas cakupannya, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.

Namun, ia melihat, sejak periode pertama Jokowi bersama Jusuf Kalla, keberadaan wakil menteri ini mulai berubah peruntukannya.

Sebab, saat itu Jokowi menempatkan Arcandra Tahar yang bukan PNS karier sebagai Wakil Menteri ESDM.

Arcandra awalnya ditunjuk Jokowi sebagai Menteri ESDM saat reshuffle kabinet Juli 2016, menggantikan Sudirman Said.

Namun, kehadiran Arcandra langsung disorot karena memiliki kewarganegaraan ganda. Akhirnya ia diberhentikan.

Setelah status kewarganegaraannya diselesaikan, Arcandra kembali ke kabinet dan menjabat Wakil Menteri ESDM. Sementara itu, Menteri ESDM dijabat Ignasius Jonan.

"Sejak nama Archandra Tahar masuk kabinet Jokowi, wamen bisa berasal dari luar PNS karier,” ujar Hendri.

Ia menilai, sebenarnya sah-sah saja jika jabatan wakil menteri diisi oleh anggota parpol atau anggota tim sukses Jokowi-Maruf di pilpres.

Namun, harus dipastikan bahwa orang tersebut juga memiliki kapabilitas untuk membantu kinerja menterinya.