Salin Artikel

Jokowi Pertahankan 16 Anggota Kabinet Kerja dalam Kabinet Indonesia Maju

Dari 16 nama tersebut, ada sembilan nama menteri yang dipertahankan. Sembilan menteri itu posisinya tidak berubah, sedangkan lima orang lainnya dipercaya untuk mengisi pos jabatan baru.

Nama-nama tersebut yakni Menko Kemaritiman dan Investas Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menter Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Sementara itu, lima orang yang posisinya digeser yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto yang sebelumnya merupakan Menteri Perindustrian serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang dulunya Menter Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian, ada Agus Gumiwang Kartasasmita yang kini menjadi Menteri Perindustrian setelah menjabat sebagai Menteri Sosial serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjhajo Kumolo yang sebelumnya Menteri Dalam Negeri.

Terakhir, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Di samping 14 nama menteri di atas, ada dua nama pejabat setingkat menteri yang masih dipertahankan, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dengan demikian, terdapat lebih banyak muka baru dalam Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan muka lama. Adapun muka baru dalam Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 22 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/16514931/jokowi-pertahankan-16-anggota-kabinet-kerja-dalam-kabinet-indonesia-maju

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke