Jadi Oposisi di Tingkat Nasional, PKS Tetap Loyal Dukung Pemerintah DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan, kondisi politik terkini di tingkat nasional tidak memengaruhi kondisi politik di DKI Jakarta.

Arifin menyampaikan, PKS tetap menjadi oposisi pemerintah pusat. Sementara di Jakarta, PKS merupakan pendukung pemerintah daerah.

"(PKS) oposisi itu dalam konteks politik nasional, kalau di DKI bukan oposisi," ujar Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Arifin menyampaikan, PKS merupakan partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Posisi PKS di Jakarta tidak berubah hingga kini.

"Kalau urusan oposisi kan terkait dengan kepemimpinan di pusat, kalau di DKI kan kami sebagai pengusung gubernur, bukan oposisi," kata dia.

Arifin tidak mau mengomentari kondisi politik di tingkat nasional.

"Kalau urusan pusat, tanya yang di pusat, kami levelnya di DKI," ucap Arifin.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2019).

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Rival Jokowi pada Pilpres 2019 itu memastikan Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri. Itu artinya, Gerindra kini merapat ke kubu pemerintah.

Berbeda dengan Gerindra, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi bersikap sebagai oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, PKS tetap menjadi oposisi sebagai bentuk tanggung jawab PKS kepada konstituennya yang ingin adanya kekuatan penyeimbang pemerintah.

"Insya Allah oposisi akan membuat demokrasi kita tumbuh sehat, secara etika dan logika. Kami juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kami untuk berada di luar pemerintahan," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.