Buzzer, Demokrasi dan Pertarungan Opini

KIPRAH para buzzer politik belakangan jadi sorotan. Para pendengung informasi di media sosial ini ditengarai berada di belakang berbagai isu miring yang muncul di tengah-tengah peristiwa yang sedang menghangat.

Di saat menguatnya penolakan terhadap revisi UU KPK, yang semakin dipicu oleh langkah Presiden Joko Widodo menyetujui revisi UU KPK, misalnya, muncul dengungan soal radikalisasi dan keberadaan kelompok Taliban di KPK.

Didengungkannya isu radikalisme dan keberadaan kelompok taliban di KPK bertujuan agar publik memiliki keraguan terhadap KPK sehingga mengamini revisi UU KPK untuk “membersihkan” lembaga antirasuah tersebut.

Selanjutnya, di saat gelombang demonstrasi mahasiswa dan pelajar menolak UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah, muncul dengungan soal ambulans membawa batu yang ditangkap polisi di lokasi demonstrasi.

Dengungan ambulans membawa batu memicu perang opini yang meramaikan media sosial. Polisi akhirnya memberikan klarifikasi soal kesalahan informasi seputar batu yang ditemukan di ambulans.

Dengungan ambulans membawa batu tak bisa dimungkiri bertujuan untuk mendiskreditkan gerakan demonstrasi menolak UU KPK dan RUU bermasalah.

Masih terkait aksi unjuk rasa menolak UU KPK dan RKUHP yang dilakukan pelajar, tangkapan layar percakapan grup WA pelajar STM menjadi viral. Percakapan tersebut berisi keluhan soal honor yang tidak dibayarkan setelah mereka melakukan aksi.

Pegiat media sosial, Eko Kunthadi, termasuk yang mengunggah tangkapan layar tersebut pada akun Twitternya. Eko akhirnya menghapus unggahan tersebut. Alasannya, ungkap Eko kepada salah satu media online, karena meragukan kebenaran informasinya.

Buzzer Istana?

Sepak terjang para buzzer politik yang membela pemerintah memunculkan tudingan bahwa mereka dikomandoi oleh pihak Istana, yang disebut sebagai “kakak pembina”. Hal ini dibantah oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 ini, para buzzer yang kini kerap membela pemerintah adalah pendukung fanatik Presiden Joko Widodo yang dulunya merupakan relawan saat kontestasi pilpres. Saat ini tidak ada yang mengendalikan para buzzer tersebut.

Menurut Moeldoko, kini dukungan para buzzer tidak lagi dibutuhkan. Ia pun mewacanakan untuk menertibkan mereka.

Sepak terjang dan peran para buzzer politik akan dikupas mendalam pada talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (9/10/2019), yang disiarkan secara langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Apakah dengungan para buzzer bagian dari kebebasan berekspresi dan bagaimana pula kiprah mereka terhadap demokrasi?

Riset Universitas Oxfod

Fenomena penggunaan buzzer politik untuk mengubah opini publik dan menyudutkan lawan politik ternyata merupakan fenomena global.

Hal ini diungkap oleh hasil riset Universitas Oxford, Inggris, yang bertajuk The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Sosial Media Manipulation.

Menurut laporan Oxford tersebut, tujuan penggunaan pasukan siber atau para buzzer politik adalah untuk menciptakan disinformasi, mendiskreditkan oposisi politik, dan membenamkan pendapat yang berlawanan.

Praktik ini digunakan di lebih dari 70 negara pada 2019, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, ungkap laporan tersebut, jasa buzzer politik digunakan oleh para politisi dan partai politik serta kontraktor swasta.

Laporan tersebut menyebut pasukan siber di Indonesia tergolong memiliki kapasitas rendah dan menghabiskan biaya mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.