Salin Artikel

Usul Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Dipercepat Datang dari Relawan Projo

Budi mengatakan, usul untuk mempercepat pelantikan dari 20 Oktober menjadi 19 Oktober itu justru datang dari Projo.

Usul itu disampaikan saat Projo dan sejumlah pimpinan organisasi relawan bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum- senyum saja," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2019).

"Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," ujar dia.

Budi Arie mengatakan, penjadwalan rangkaian pemilu hingga pelantikan dibuat oleh KPU untuk memastikan agenda kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.

Projo berpendapat pelantikan pada 19 Oktober 2019 tak akan mengganggu agenda-agenda di atas.

Efektivitas pemerintahan berikut keputusannya bisa diatur agar tak menyalahi undang-undang dan konstitusi.

"Jika jadwalnya mundur baru masalah. Ada masalah vacuum of power dan pasti menimbulkan masalah ketatanegaraan, " ujar Budi.

Budi mengusulkan pelantikan jadi hari Sabtu 19 Oktober karena meyakini pada tanggal itu akan lebih banyak masyarakat yang datang mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf di gedung MPR.

"Tanggal 19 Oktober 2019 jatuh pada hari Sabtu. Keluarga Indonesia sedang santai. Kami yakin jutaan rakyat akan mengawal pelantikan presiden," kata Budi.

"Kami memaknainya sebagai merayakan mandat rakyat. Tidak hura- hura, tapi tetap penuh sukacita, kedamaian dan optimisme," ujar dia.

Kondisi ini berbeda dengan pada Minggu 20 Oktober 2019, di mana sebagian masyarakat ingin menjalankan ibadah dan beristirahat.

Budi memastikan tidak ada alasan politis apa pun dengan usulan ini, hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja.

Menurut Budi Arie, pada hari Minggu masyarakat juga biasanya istirahat dan olahraga untuk menyiapkan fisik untuk esok harinya.

"Ada car free day juga pada hari Minggu, " tutur Budi.

Sementara Komisi Pemilihan Umum menegaskan, pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan tetap dilakukan pada 20 Oktober 2019.

Jadwal pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan sejak awal.

"Tetap 20 Oktober 2019," kata Komisioner KPU Hasyim kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Hasyim menjelaskan, masa jabatan presiden sudah sesuai lima tahun. Sejak pilpres langsung pertama tahun 2004, pelantikan Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2014.

"Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/30/11232611/usul-pelantikan-jokowi-maruf-dipercepat-datang-dari-relawan-projo

Terkini Lainnya

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke