Mahasiswa Tolak Dialog Tertutup, Pertemuan dengan Jokowi Hari Ini Batal

"Belum ada jadwal, nanti ada beberapa pertemuan sore ini, tapi dengan BEM kelihatannya belum," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang.

Pada Kamis kemarin, Presiden menyatakan akan bertemu dengan mahasiswa di Istana Kepresidenan pada hari ini. Namun, Pratikno menyebut pertemuan itu memang baru direncanakan sehingga bisa saja dibatalkan.

"Ya namanya merencanakan bisa saja tertunda," kata dia.

Saat ditanya apakah batalnya pertemuan ini karena mahasiswa meminta pertemuan dilakukan secara terbuka, Pratikno membantah.

Menurut dia, pertemuan batal karena Presiden menerima tamu lain. Namun, ia tak menjawab siapa tamu yang akan bertemu Presiden.

"Enggak, belum ada begitu, sore ini ada beberapa pertemuan. Presiden ada beberapa tamu jadi jadwalnya (untuk bertemu mahasiswa) belum ditetapkan," kata dia.

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyatakan hanya bersedia bertemu dengan Presiden Jokowi jika pertemuan dilakukan terbuka alias bisa disaksikan langsung masyarakat luas.

"Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila dlaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019).

Nurdiyansyah menyebut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015.

Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya, gerakan mahasiswa terpecah.

"Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," kata Presiden Mahasiswa IPB ini.

Ardiansyah juga merasa tuntutan yang diajukan mahasiswa telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media. Tuntutan mahasiswa itu di antaranya menolak pengesahan RKUHP dan UU KPK hasil revisi.

"Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa. Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," kata dia.