Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

"Kalau ada aturan yang baru, harapan KPK tentu aturan yang baru itu bisa lebih memperkuat pemberantasan korupai, bukan memperlemah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (18/9/2019).

Febri mengatakan, ia belum bisa berkomentar lebih jauh terkait revisi UU Pemasyarakatan karena belum membaca poin-poin perubahan dalam undang-undang tersebut.

Namun, Febri menyebut bahwa KPK mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 99 yang mengharuskan adanya rekomendasi KPK dan status justice collaborator bagi narapidana korupsi yang ingin bebas bersyarat.

"Kalau kita bicara tentang efek jera, harapannya tentu ada efek jera dalam proses terhadap terpidana kasus korupsi jadi bisa menjalankan hukuman semaksimal mungkin," ujar Febri.

Febri menambahkan, apabila benar aturan itu melonggarkan syarat remisi bagi koruptor maka revisi UU Pemasyarakatan akan melemahkan pemberantasan korupsi.

"Kalau kita bersikap kompromi terhadap pelaku korupsi, tentu saja itu bisa disebut memperlemah pemberantasan korupsi," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengatakan, rancangan UU Pemasyarakatan yang akan disahkan dalam waktu dekat itu, meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan demikian aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur syarat rekomendasi dari aparat penegak hukum yang selama ini memberatkan pemberian pembebasan bersyarat bagi napi korupsi.

Pasal 43A mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dikenal istilah justice collaborator.

Kemudian Pasal 43B ayat (3) mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat.

Namun aturan soal justice collaborator dan rekomendasi KPK tidak tercantum dalam PP Nomor 32 Tahun 1999.