Jokowi Akan Paksa BUMN dan Swasta Terima Bekerja 1.000 Mahasiswa Papua

Salah satu caranya, dia akan memaksa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga perusahaan swasta besar untuk menerima masyarakat Papua sebagai pegawai.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Jokowi awalnya menceritakan pengalamannya bertemu mahasiswa Papua di berbagai negara. Menurut dia, mahasiswa-mahasiswa Papua sangat pintar.

"Saya di California ketemu 12 mahasiswa Papua yang menemui saya, bukan pintar-pintar, tapi sangat pintar-pintar. Di New Zealand ketemu juga lebih dari 10 mahasiswa Papua, pinter-pinter semua, (di) Australia juga," kata Jokowi.

Namun, Jokowi menyebut banyak mahasiswa Papua itu juga khawatir terkait nasibnya setelah kuliah di luar negeri. Banyak yang khawatir tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Banyak menanyakan, 'Pak, saya kalau udah lulus saya mau ke mana?' Ya kembali ke tanah Papua, 'terus saya kerja apa?' Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak hanya anak-anak muda di Papua, tapi juga anak muda di Provinsi lain. Ini jadi pekerjaan besar kita," ujarnya.

Oleh karena itu, Jokowi akan memaksa BUMN dan perusahaan swasta besar untuk menerima putra Papua yang baru lulus kuliah.

Jokowi menjanjikan 1.000 mahasiswa Papua akan mendapat pekerjaan yang layak.

"Untuk BUMN dan perusahaan swasta besar akan saya paksa. Karena kalau lewat prosedur udah kelamaan, jadi kewenangan saya, saya gunakan, agar bisa nerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua," kata Jokowi.

"Sementara saya siang hari ini saya menyampaikan 1.000 dulu lah," sambungnya.

Dalam pertemuan ini, hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.

Sementara Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Adapun pertemuan ini sudah direncanakan Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua bulan Agustus lalu.

Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap Mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.