Salin Artikel

[HOAKS] Rekrutmen CPNS Dibuka 23 Oktober 2019

Kali ini, kabar menyebutkan bahwa pendaftaran resmi CPNS dan PPPK tersebut dibuka pada 23 Oktober 2019.

Isu ini pun dibantah oleh Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan.

Narasi yang beredar:

Kabar disebarkan melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp.

Pesan itu menyebutkan, pemerintah akan membuka 150.000 lowongan yang dibagi untuk tenaga pendidik dan kesehatan.

Selain itu, berbagai lulusan yang akan direkrut dan sejumlah syarat dokumen dan ketentuan rekrutmen juga ada dalam pesan berantai tersebut.

Masyarakat menanyakan kebenaran informasi ini melalui akun resmi Twitter BKN, @BKNgoid.

Dengan mengunggah tangkapan layar pesan yang beredar, salah satu akun menuliskan "Selamat pagi @BKNgoid. Saya mau bertanya apa berita ini benar?"

Ini bunyi potongan pesan yang terlihat:

Resmi di buka pendaftaran CPNS dan PPPK (P3K) pada 23-10-2019
Pemerintah akan membuka penerimaan CPNS PPPK (P3K) tahap ke duaTahun 2019! sebayak* 150.000. Tenaga Guru (SD,SMP, SMU/SMK) sebanyak 100.000 orang; Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, dll) sebanyak 50.000 orang; Tenaga lainnya

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan membantah hal tersebut.

"Tidak benar. Belum ada info detail tentang penerimaan ASN," kata Ridwan kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Seperti diketahui, pemerintah memang akan melakukan penerimaan ASN tahun 2019.

Dikabarkan sebelumnya, 254.173 formasi dialokasikan dalam rekrutmen tersebut.

Namun, pemerintah belum mengeluarkan informasi detail mengenai jadwal, syarat, dan tata cara seleksi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/15/10480921/hoaks-rekrutmen-cpns-dibuka-23-oktober-2019

Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke