DPR: Bentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba Agar Pembangunan Merata

"Badan itu nanti akan menggantikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang ada saat ini," kata Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (9/8/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai kepala badan, bukan direktur utama (Dirut).

Kepala badan itu pun bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian dia yang akan mengkordinasikan kepala–kepala daerah di Kawasan Danau Toba tersebut dalam rangka membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

“Katakanlah seperti Suramadu, ini harus benar-benar diketuai oleh Kepala Badan sehingga bertanggung jawab penuh kepada Presiden,” tambah legislator Fraksi Partai Nasdem itu.

Sama seperti Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, nantinya badan ini akan bermitra dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

Perlu diketahui, kawasan Danau Toba merupakan prioritas pariwisata pemerintah untuk menggenjot wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain mengusulkan perubahan kelembagaan, Sahat juga menambahkan perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk menarik wisatawan domestik.

Ia berharap dari jalan lingkar luar yang terhubung ke seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba dibangun berbagai fasilitas.

Ibarat jari-jari, kata dia, di setiap ujungnya dibangun dermaga dan fasilitas tempat ibadah untuk wisatawan muslim. Ia menyarankan pula ada menara pandang yang dibangun di lingkar luar Kawasan Danau Toba.

“Jadi, yang pertama-tama wisatawan domestik yang kita tarik dulu. Jangan terlalu mengharap kehadiran turis mancanegara. Kita (domestik) dulu saja,” tutup legislator dapil Sumatera Utara itu.