Salin Artikel

Pertama Kalinya, Capim KPK Bakal Uji Publik Sebelum Fit and Proper Test di DPR

Ini merupakan tahap seleksi baru yang belum pernah dilaksanakan dalam seleksi capim KPK terdahulu.

Uji publik yang dilakukan pansel KPK dan berlangsung selama empat hari pada 27-30 Agustus ini dilaksanaan bersamaan dengan tes wawancara.

"Kami belum mengatur (format uji publik), tapi bentuknya adalah menggunakan panelis," ujar Ketua Pansel Capim KPK periode 2019-2023 Yenti Garnasih di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2019).

Ia mengatakan, uji publik ini sedang dirumuskan mengingat baru di periode ini dilakukan.

Uji publik sesungguhnya, kata Yenti, akan dilakukan DPR terhadap 10 orang kandidat yang terpilih.

Sementara itu, Anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengatakan, mekanisme dan format pelaksanaan wawancara dan uji publik yang akan disatukan masih dibicarakan.

"Tapi prinsipnya, masukan publik yang dikirimkan lewat e-mail akan menjadi bahan dan masukan untuk mewawancarai kandidat," terang dia.

Adapun dari serangkaian seleksi yang dilaksanakan, pansel capim KPK akan menyampaikan hasilnya kepada Presiden pada 2 September 2019 mendatang.

Sebab setelah proses seleksi profile assessment masih ada beberapa tahapan yang dilakukan, yakni tes kesehatan, serta wawancara dan debat atau uji publik itu sendiri.

Rencananya, tahapan terakhir itu akan dilaksanakan pada 26-30 Agustus 2019.

Pengumuman hasil profile assessment pada 8-9 Agustus 2019 akan disampaikan pada 23 Agustus 2019 mendatang.

Mereka yang lolos akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni tes kesehatan di RSPAD.

Di akhir tahapan pansel, 10 orang terpilih bakal mengikuti fit and proper test akan disaring lagi menjadi 5 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/08/12290981/pertama-kalinya-capim-kpk-bakal-uji-publik-sebelum-fit-and-proper-test-di

Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke